Kades Sebut Tanah Tol Jogja-Solo Rp1 Juta/Meter, Warga Minta Ganti Rugi di Atas Rp2 Juta

Harianjogja.com, SLEMAN—Warga Bokoharjo, Prambanan sudah memiliki patokan harga untuk ganti rugi lahan terdampak proyek tol Jogja-Solo (Joglo).

Salah seorang warga, Rukiman, berharap mendapat ganti rugi sesuai yang dijanjikan. Alasannya, pembangunan jalan tol tersebut berdampak pada tempat tinggal yang selama ini dia tempati. "Rumah saya habis terkena jalan tol. Kami berharap ganti untung nya memang benar-benar menguntungkan kami," katanya di sela-sela sosialisasi di Balai Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Rabu (4/12/2019).

Disinggung soal harga tanah, pria yang lahir di Bokoharjo, Sleman ini menyebut jika tanah di sekitar tempat tinggalnya bisa dihargai hingga Rp2 juta per meternya. Sehingga dia meminta hitungan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah saat memberi ganti untung.

"Kami sebut nantinya mendapat ganti untung. Di kawasan tempat saya tinggal satu meternya dihargai sekitar Rp2 juta. Sehingga biaya yang kami dapatkan bisa sesuai dengan hitungan yang kami harapkan," ungkapnya.

Kendati demikian, Rukiman tak menampik jika pemerintah juga sudah punya hitungan sendiri terhadap luas tanah warga yang terdampak. Ia berharap yang penting ada kejelasan antarwarga terdampak dan Pemda DIY saat pengadaan tanah tersebut.

Kepala Desa Bokoharjo, Dody Heriyanto menyatakan lahan terdampak tol yang ada di wilayahnya harga pasaran masih di bawah Rp1 juta. “[Harga pasaran] Antara Rp750.000-Rp800.000 per meter. Kalau sebesar Rp2 jutaan per meter itu hanya ungkapan warga,” kata Dody.

Dia menjelaskan sejak sosialisasi tol diberikan kepada warga transaksi pertanahan bagi warga terdampak pembangunan jalan tol tidak akan dilayani. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi makelar tanah. "Itu salah satu tugas dari Satgas. Kami juga akan lakukan validasi kepemilikan lahan terdampak. Kalau sudah dilakukan validasi, data akan dikunci by name," katanya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno mengatakan sosialisasi tersebut diberikan kepada warga yang berada di dua dusun di Bokoharjo, yaitu Dusun Pelemsari dan Jobohan. Di dua dusun ini, total lahan terdampak pembangunan jalan tol sebanyak 165 bidang seluas 80.352 meter persegi.

Dari hasil pengecekan bersama warga terdampak, katanya, di jalur tersebut tidak ada bangunan untuk kepentingan sosial misalnya masjid yang terdampak pembangunan tol. "Di Dusun Pelemsari ada 80 pemilik tanah dan Jobohan 85 pemilik tanah. Rumah utuh yang terkena ada 93 unit. Sebagaian besar lahan pertanian dan pekarangan. Ada juga enam bidang tanah kas desa," kata Krido seusai sosialisasi.

Seusai sosialisasi di Bokoharjo, katanya, Tim Persiapan akan membentuk Satgas Lapangan A yang dikomandani oleh Kepala Desa Bokoharjo Dody Hariyanto. Anggota Satgas selain dari Pemdes Bokoharjo juga diisi dari Dispertaru DIY, Badan Pertahanan Nasional Sleman, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Satgas tersebut bertugas selain untuk menghindari makelar tanah masuk juga untuk mengukur dan sinkronisasi data pemilik tanah dan bangunan. "Satgas ini memiliki tugas untuk memvalidasi lahan terdampak pembangunan jalan tol selama dua pekan. Setelah dua pekan dan dinyatakan [lahan] valid, kami akan mengundang kembali warga terdampak untuk konsultasi publik," katanya.

Terhitung sejak sosialisasi disampaikan, kata Krido, warga Bokoharjo diminta untuk mengendalikan mutasi tanah dan tidak diperkenankan menjual tanahnya di bawah tangan. Alasannya, penjualan di bawah tangan bisa menimbulkan kendala saat pemberkasan dan pembayaran ganti untung dilakukan.

"Kami sampaikan saat sosialisasi agar pemilik tanah jangan mudah jual tanah mulai saat ini. Kami meminta agar warga jangan mudah melepaskan tanah karena pada saatnya nanti pasti ada transaksi," katanya.

 Krido mengklaim selama sosialisasi warga sangat antusias untuk menanyakan segala hal terkait rencana pembangunan jalan tol. Mulai dari rute, lokasi terdampak, pengukuran lahan, pemasangan patok, besaran ganti untung hingga kapan waktu pembayaran ganti untung dilakukan.

Bahkan, kata Krido, status tanah Letrer C yang belum disertifikasi dan masalah tanah waris juga ditanyakan. "Kami sampaikan untuk masalah waris itu sebaiknya diselesaikan di internal keluarga. Warga juga tidak perlu mengubah Letter C ke sertifikat. Kalau dari sosialisasi hari ini [kemarin] pada prinsipnya warga setuju dan mendukung program ini. Itu dulu poinnya," ujar Krido.

Menurut Krido, belum tentu warga yang diundang untuk mengikuti sosialisasi lahannya terdampak pembangunan. Warga juga diminta tidak khawatir jika satu bidang tanah hanya sebagian saja yang terdampak tetapi sebagian lagi tidak, masih bisa dibebaskan jika sesuai kebutuhan. "Terkena tidaknya lahan baru bisa dijawab setelah terbit penetapan lokasi atau penlok," katanya.

Krido memastikan warga terdampak akan mendapatkan ganti untung yang sesuai. Baik yang sifat lahan dan bangunannya ekonomis maupun yang tidak ekonomis. "Kevalidan lahan terdampak baru diketahui setelah pengukuran lahan. Kami meminta kepada warga untuk mendampingi petugas ketika survei dilakukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News