Kuota Transmigrasi Belum Jelas, Gunungkidul Masih Menunggu Pusat
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
Ilustrasi. /Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Badingah, direncanakan melantik Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kamis (23/1/2020). Meski pelaksanaan pemilihan dilakukan serentak di 56 desa, pelantikan di Tegalrejo tidak dilakukan bersama-sama karena pelantikan disesuaikan dengan masa berakhirnya jabatan kades lama.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Muhammad Farkhan, mengatakan pelantikan kades terpilih hasil Pilkades Serentak 2019 dilaksanakan 31 Desember 2019. Untuk Tegalrejo, pelantikan digelar terpisah karena masa jabatan kades lama baru berakhir Kamis.
Menurut dia, pelantikan kades terpilih digelar di Balai Desa Tegalrejo. Tim dari Pemkab bersama dengan pemerintah desa sudah berkoordinasi untuk kelancaran pelantikan. Farkhan berharap pelantikan kades Tegalrejo ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. “Yang terpenting kades terpilih juga bisa membawa kemajuan desa yang lebih baik lagi,” katanya. Pilkades di Desa Tegalrejo diikuti oleh lima calon. Dalam pemilihan, calon petahana, Sugiman, kalah dan harus menyerahkan jabatan ke calon lainnya yakni Suparman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
Meta mengakui AI belum mampu menekan spam judi online di Facebook dan Instagram karena pelaku terus mengubah modus untuk menghindari deteksi.
Selamat pagi pembaca setia Harianjogja.com. Semangat mengawali hari dari tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat.
Presiden Prabowo menegaskan Polri berperan strategis menjaga keamanan dan menyampaikan enam pesan penting pada Hari Bhayangkara ke-80.
Sensus Ekonomi 2026 mencatat UMKM DIY masih didominasi usaha mikro. Dinkop UKM DIY memperkuat pendampingan agar pelaku usaha bisa naik kelas.
BPKH memangkas anggaran operasional Rp100,31 miliar pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan dana haji tanpa mengurangi layanan kepada jemaah