Advertisement
Mulai Senin Besok, Tidak Ada Lagi Desa di Kulonprogo
Keistimewaan DIY - JIBI
Advertisement
Haranjogja.com, JOGJA—Sebanyak 87 kepala desa (Kades) dan Penjabat Kades yang berasal dari Kulonprogo akan dikukuhkan menjadi Lurah oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Bangsal Kepatihan, Senin (27/1/2020). Pengukuhan itu merupakan tindaklanjut perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang berlaku untuk seluruh wilayah DIY sebagai penyelarasan keistimewaan DIY.
Pengukuhan kades menjadi lurah Kulonprogo dilakukan pertama kali karena sudah memiliki regulasi yang lengkap, mulai dari Perda No.4/2019 tentang penetapan kalurahan dan Perbup Kulonprogo No.68/2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja kalurahan. Keduanya sebagai aturan turunan dari Pergub No.25/2019 terkait tugas dan peran dalam memangku keistimewaan DIY dan UU No.13/2012 tentang keistimewaan DIY.
Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY Maladi menjelaskan setelah secara resmi dilakukan pengukukan maka perubahan kelembagaan kalurahan di Kulonprogo akan diterapkan secara penuh pada Februari 2020 mendatang. Termasukan penyebutan secara adminsitrasi dari kepala desa menjadi lurah dan dari desa menjadi kalurahan.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
“Kami mengapresiasi Kulonprogo yang siap lebih awal menjalankan perubahan nomenklatur ini, kami berharap kabupaten dan kota lain di DIY segera menyusul melalui kesiapan regulasinya,” katanya Jumat (24/1/2020).
Ia mengatakan penyelenggaraan kalurahan itu terutama dana mendukung Pemda DIY dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan keistimewaan. Muaranya pada terselenggaranya pemerintahan yang demokratis serta berdampak pada kententraman, kesejahteraan masyarakat dan menjamin kebhinnekaan. “Termasuk mengurus sektor kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, disesuaikan dengan keistimewaan DIY,” ucapnya.
Terkait kemungkinan adanya dana keistimewaan (danais) agar bisa sampai kelurahan, Maladi menyatakan hal itu masih disiapkan berbagai perangkat untuk skema penyaluran terutama paying hukumya. Sehingga masih ada tahapan regulasi yang harus disusun. “Ini baru disiapkan terkait skemanya [teknis penyaluran danais ke kalurahan],” ujarnya.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dispar DIY Dorong Wisata Berwawasan Lingkungan dan Inklusif
Ratusan Pohon Bakal Ditebang untuk Penataan Kota Wonosari Bernilai Rp7 Miliar
Penjualan Seragam Masih Terjadi, Begini Komentar Sekolah
Beri Kuliah di UGM, Dubes Norwegia Soroti Penggundulan Hutan
Advertisement
Pelototi Bayi Kahiyang Ayu, Kaesang Disemprot Warganet: Semoga Enggak Sawan
Anomali Wisata Jogja: Tetap Tinggi Meski Harga Melonjak
Bantul Punya Laut, tapi Konsumsi Ikan Masyarakat Masih Rendah
Dukcapil Gunungkidul Siap Perkenalkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Dua Wilayah Ini Hujan
Advertisement
Belum Semua Terealisasi, Regulasi Kuliah di Luar Kampus Perlu Diatur Lebih Detail
Partai Besutan Amien Rais Beri Sinyal Dukung Anies Baswedan di 2024
Tingkatkan Produk Ekspor, UPN Yogyakarta Dampingi Pengrajin Eceng Gondok Kulonprogo
DPRD Kulonprogo Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan, Dinilai Jadi Akselerasi Kemajuan Daerah
Kantor Kemenag Kulonprogo Kukuhkan 11 Agen Perubahan 2022
Advertisement
Ini Poin Pembahasan Saat Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Berita Pilihan
Advertisement
Anies Baswedan Hingga Ganjar Pranowo, Ini Nama-Nama yang Masuk Bursa Capres PPP
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pusat Desain Industri Nasional di Bekas Terminal Terban Rampung Dibangun Desember
- UKDW Kembangkan Duta Yuswa: Aplikasi Media Sosial untuk Lansia
- Pesan Ketum PP Muhammadiyah untuk Mahasiswa Unisa: Raih Masa Depan dengan Ketakwaan
- Muncul Wacana Honorer Batal Dihapus, Begini Respons Pemkab Gunungkidul
- Muhammadiyah Jogja Expo II Digelar Awal Oktober, 55 Acara Disiapkan, Ada Menteri Ikut Main Ketoprak
Advertisement
Advertisement
