Dituding Mengembangkan Pemerintahan Kotor, Jokowi Diadukan Warga Jogja Ke 7 Guru Bangsa

Harianjogja.com, JOGJA— Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Indonesia dari Benturan Kepentingan Petugas Partai (KSI-DBKPP) mengadukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada tujuh guru bangsa, salah satunya Ahmad Syafii Maarif. KSI-DBKPP juga menggelar aksi, pada Senin (27/1/2020).

Aduan kepada tujuh guru bangsa itu karena Jokowi saat ini dianggap telah mengembangkan suasana pemerintahan yang kotor dan prokorupsi.
Koordinator KSI-DBKPP, Tri Wahyu, menjelaskan aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya pada Senin (21/1) lalu yang menyurati Presiden Jokowi terkait dengan sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, yang ikut terlibat membentuk tim hukum untuk PDIP alias partai pemerintah, sebagai respons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader partai tersebut.

Pihaknya menilai Presiden Jokowi lepas tanggung jawab atas banyaknya aduan yang masuk soal kasus Yasonna ini. “Saat ditanyakan wartawan Istana, Presiden Jokowi ternyata malah meminta wartawan langsung tanya ke Yasonna, dia bilang tanyakan ke Pak Yasonna karena Pak Yasonna juga pengurus partai,” kata Tri Wahyu mengulang pernyataan Jokowi, Senin.

Kali ini kata dia giliran Presiden Jokowi yang diadukan ke tujuh guru bangsa, yaitu Ahmad Syafii Maarif atau biasa disapa Buya Syafii Maarif, KH Mustofa Bisri, Sinta Nuriyah Wahid, Habib Luthfi bin Yahya, Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nasir, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultoma dan Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo.

Ketujuh tokoh ini kata dia, merupakan guru bangsa yang dihormati Presiden Jokowi, sehingga diharapkan mereka bisa memberi teguran atau “menjewer” Presiden Jokowi.

“Buya Syafii Maarif pernah meminta Presiden Jokowi untuk tidak memilih menteri yang bikin kacau. Ia mensyaratkan kriteria menteri yakni integritas, kompetensi dan profesionalisme,” kata dia.

Langkah ini menurut Tri Wahyu merupakan upaya kultural dalam menegur Presiden Jokowi. Pihaknya lebih memilih menyurati para guru bangsa ketimbang DPR atau MPR karena menurutnya dua institusi itu sikapnya juga sama saja dengan pemerintahan, yakni penuh kepentingan politik. “Pengaduan ini bentuk langkah kultural kami meyikapi kondisi negara saat ini saat kritik pada pemerintahan membentur tembok kekuasaan,” tegas dia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Reza, mengatakan benturan kepentingan pada kasus Yasonna sudah sangat fatal. Menurutnya belum banyak yang menyoroti soal benturan kepentingan ini, padahal jika dilihat dalam peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), setiap benturan kepentingan penyelenggara negara termasuk menteri harus ditangani.

“Di situ sudah ada setiap penyelenggara negara dalam hal ini menteri yang berpotensi melakukan benturan kepentingan dalam tindakannya. Di situ juga diatur siapa yang bisa memberi sanksi kepada menteri, jelas atasannya yaitu Presiden,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News