Antisipasi Proyek Molor, Lelang Paket Fisik Ditargetkan Beres Maret

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul memiliki delapan paket pembangunan gedung di tahun ini. Ditargetkan paket pengerjaan ini sudah masuk lelang pada Maret mendatang.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Agus Subaryanto, mengatakan untuk pembangunan fisik gedung milik Pemkab sudah masuk program kerja di tahun ini. Adapun program meliputi lanjutan pembangunan gedung BPBD, lanjutan rumah sakit di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong; proyek gedung Dinas Pertanian dan Pangan; Rumah Sakit Pratama Ngoro-oro, Kecamatan Patuk dan sejumlah proyek fisik lainnya. “Dibandingkan dengan paket fisik 2019, untuk tahun ini lebih sedikit. Meski demikian dari sisi nilai mencapai Rp60,5 miliar,” kata Agus kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Agus, jajarannya menyiapkan proses lelang pengadaan. Ditargetkan paket pembangunan ini sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret mendatang. Agus menuturkan pemilihan bulan ketiga untuk lelang bukan tanpa alasan. Di langkah awal, tim harus melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yang dibuat satu tahun sebelum pembangunan dilaksanakan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, salah satunya menyangkut upah untuk pekerja. “Ada penyesuaian karena ada penetapan UMK baru. Jadi mau tidak mau harus menyesuaikan dan jumlahnya signifikan dalam perubahannya,” katanya.

Selain itu tim juga mempersiapkan lelang untuk konsultan pengawas. Paket ini didahulukan karena proses dinilai lebih rumit ketimbang pelaksanaan lelang fisik. “Sudah kami perhitungan, untuk konsultan pengawas lebih lama sehingga didahulukan agar selesainya bisa bersamaan dengan paket fisiknya,” katanya.

Dia berharap proses awal ini bisa lancar sehingga tidak menganggu dalam pembangunan fisik dan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan. Agus tidak menampik di 2019 ada dua paket pengerjaan yang molor karena pembangunan masih berlangsung meski telah melewati satu tahun anggaran. “Tentunya ada sanksi penalti terhadap rekanan. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News