Advertisement
Warga 2 Dusun di Bantul Tolak Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
Warga memasang spanduk penolakan pembangunan tempat pembuangan sampah pilah (TPSP) di Dusun Sanggrahan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul, Selasa (25/2/2020). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Masyarakat Dusun Sanggrahan dan Dusun Kralas, Desa Canden, Kecamatan Jetis, menolak rencana pembangunan tempat pembuangan sampah pilahan (TPSP) di dusun mereka. Penolakan itu mereka tunjukkan dengan memasang spanduk di sekitar bakal lokasi TPSP.
Rubiyono, Ketua RT 5 Dusun Sanggrahan mengatakan alasan warga menolak keberadaan itu karena TPSP dinilai sebagai sarang penyakit dan dapan mencemari lingkungan sekitar. Selain itu rencana pembangunan TPSP tersebut juga tidak ada sosialisasi kepada warga setempat.
Advertisement
Rencana Pemkab Bantul membangun TPSP tersebut, kata dia, sudah diketahui warga sejak jauh-jauh hari. Bahkan dia mengaku sempat dimintai persetujuan oleh Pemdes Canden.
Ketika itu, dia mengaku belum menyetujui karena rencana pembangunan TPSP belum disosialisasikan kepada warga. "Saya mintanya disosialisasikan dulu kepada warga, tetapi desa langsung pilih lokasi. Dari pemdes memang sepihak begitu," kata Rubiyono saat ditemui di lokasi bakal dibangunnya TPSP, Selasa (25/2/2020).
Dalam perjalanannya, pemdes telah memanggil beberapa warga, tetapi dia belum tahu siapa saja yang sudah memberikan tanda tangan persetujuan. Di RT 5, imbuh dia, dihuni sekitar 70 kepala keluarga, sedangkan di lokasi sekitar bakal TPSP ada lima RT. “Selain sanggrahan juga berdamoingan dengan Dusun Kralas,” ucap dia.
Salah satu warga Dusun Sanggrahan Suraji juga menyatakan rencana pembangunan TPSP itu tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dengan warga. Dia mengakui lokasi bakal TPSP itu merupakan tanah kas desa (TKD). "Walaupun itu tanah kas desa, tetapi di sekitarnya kan ada warga, masa enggak dianggap [sosialisasi]," ucap Suraji.
Suraji mengatakan rencana pembangunan TPSP sudah mendapat persetujuan pemdes dengan anggaran Rp450 juta. Dia memastikan warga tetap menolak rencana tersebut dan meminta Pemerintah Desa memindahkannya ke lokasi lain. “Tanah kas desa ada di beberapa dusun dan bukan hanya di Sanggrahan,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Apdesi Ingatkan Agar Lurah Tetap Netral dalam Pilkada 2024
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Kabupaten Sleman Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Mempercepat Penanganan, Pemkab Kulonprogo Bikin Rembug Stunting
Program Transmigrasi, DIY Dapat Kuota 16 Kepala Keluarga
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 25 April 2024, Giliran Sleman, Kota Jogja dan Kulonprogo
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Jadwal Layanan Samsat Keliling Jogja Kamis 25 April 2024
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling Bantul April 2024
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Advertisement
Advertisement
