Gelar Rakerda, Ini Dia 2 Agenda Utama PDI Perjuangan DIY

Ilustrasi Haki. - Harian Jogja
06 Maret 2020 15:47 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sulitnya proses untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual (haki) terutama kalangan masyarakat arus bawah akan menjadi fokus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY dalam rapat kerja daerah (rakerda) yang akan digelar, Minggu (8/3/2020). Seluruh anggota legislatif bakal mendampingi masyarakat, khususnya yang memiliki inovasi dan penemuan, bisa mendapatkan sertifikat haki.

Sekretaris DPD PDIP DIY Totok Hedi Santoso mengatakan pihaknya sepakat pentingnya untuk membangun industri berbasis riset dan inovasi demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu dalam Rakerda 2020 secara khusus PDIP membahas tentang sertifikat haki serta bagaimana cara memperjuangkan untuk mendapatkannya.

"Kader partai terutama yang duduk di DPRD diminta mendorong pemerintah eksekutif menganggarkan kegiatan masyarakat di mana mereka memiliki hak cipta yang selama ini belum diperhatikan oleh pemerintah," katanya di Kantor DPD PDIP DIY, Jumat (6/3/2020).

Dia menambahkan PDIP DIY memang belum secara khusus membentuk divisi yang menangani persoalan hak cipta maupun riset. Tetapi seluruh kader harus melakukan assessment data jika kemungkinan di masyarakat bawah secara diam-diam memiliki sebuah temuan.

Mengingat selama ini masyarakat arus bawah belum banyak yang memahami bagaimana cara memperoleh sertifikat haki tersebut.

"Entah penemuan jamu dan sebagainya misalnya, lalu kami akan mengadvokasi agar mereka bisa mendapatkan sertifikat Haki. Pertama mungkin diantar ke lembaga lain seperti perguruan tinggi untuk meneliti lebih lanjut dan PDIP memiliki tugas untuk mengadvokasi," katanya.

Anggaran Bencana

Wakil Sekretaris PDIP DIY Iyan Kurnia mengatakan hal lain yang akan dibahas dalam rakerda adalah persoalan bencana. Fraksi PDIP di wilayah DIY akan berjuan secara maksimal agar pemerintah menganggarkan secara khusus dana untuk menangani bencana yang datang secara tiba-tiba.

Penganggaran ini sebagai bentuk kesiapan pemerintah, sehingga saat terjadi bencana secara tiba-tiba tidak terjadi kebingungan melakukan penanganan. "Selama ini ketika ada bencana kemudian bingung tidak bisa secara cepat melakukan tindakan terutama yang menyangkut biaya. Ini salah satu yang akan diperjuangkan oleh PDIP menyangkut anggaran bencana. Bagaimana untuk mendorong itu, maka harus diketahui oleh seluruh stakeholder partai sehingga masuk dalam materi [rakerda]," ujarnya.