Pakar UGM Sebut Lockdown Kampung Tidak Perlu, Ini Dampak Negatifnya

Spanduk larangan berkunjung terpasang di muka jalan masuk Desa Wisata Tembi, Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Minggu (29/3/2020). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
31 Maret 2020 16:17 WIB Lajeng Padmaratri Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Inisiatif masyarakat untuk melakukan lockdown di tiap kampung atau pembatasan akses keluar masuk di beberapa wilayah disebut Koordinator Tim Respons Covid-19 Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad sebagai tindakan yang tidak perlu.

Menurutnya, hal itu punya potensi menimbulkan kerumunan massa. "Membuat posko lockdown dan kumpul-kumpul untuk menjaga posko itu tidak perlu, bahkan berisiko karena akhirnya orang berkumpul. Tujuannya memang baik, tapi karena improvisasi sendiri justru bisa meningkatkan risiko," kata pengajar yang akrab disapa dokter Doni ini pada Selasa (31/3/2020).

Ia menyebut masyarakat terlalu mudah menggunakan istilah lockdown. Kondisi ini justru menimbulkan kebingungan di masyarakat yang sewaktu-waktu masih memiliki kewajiban untuk mengakses jalan keluar-masuk kampung.

Kondisi ini juga dikatakannya bisa meningkatkan kecurigaan terhadap orang yang tidak dikenal. "Kecurigaan warga terhadap orang tidak dikenal bisa meningkat. Bila tidak hati-hati bisa berpotensi meningkatkan kekerasan sosial. Ini perlu diwaspadai karena jika sering terjadi seperti ini, situasi menjadi tidak kondusif," jelasnya.

Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM ini merekomendasikan dua hal untuk masyarakat supaya terbebas dari penularan Covid-19, yaitu konsisten melakukan jaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Upaya ini menurutnya tetap menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sementara itu, untuk pemerintah, ia memaparkan skenario intervensi untuk terus mengimbau social distancing, meningkatkan kapasitas diagnosis dan screening minimal 10 kali lebih besar dari saat ini, peningkatan kapasitas layanan kesehatan, serta perlakuan karantina wilayah di zona merah.