Investasi Gunungkidul Tembus Rp797,64 Miliar, KADIN Ajak Jaga Keamanan
KADIN Gunungkidul mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas demi mendukung investasi dan pertumbuhan sektor wisata serta ekonomi daerah.
Foto ilustrasi./ Bisnis Indonesia-Rahmatullah
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Penyebaran pandemi Corona berdampak terhadap keberlangsungan dunia usaha di Gunungkidul. Menjelang puasa Ramadan dan Idulfitri 2020 muncul perdebatan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul meminta tunjangan tersebut tetap diberikan oleh pengusaha.
Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyana, mengatakan penyebaran virus Corona berdampak terhadap sektor usaha, dan sudah terlihat dengan adanya ratusan pekerja yang dirumahkan.
Beban berat ini akan bertambah karena sebentar lagi memasuki Idulfitri, di mana perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. “Harapannya tahun ini tetap ada THR meski kondisi ekonomi sedang berat karena terdampak penyebaran Corona,” kata Budiyana, Selasa (21/4/2020).
Menurutnya, pemberian THR sangat membantu para pekerja karena saat hari raya ada peningkatan kebutuhan sehingga pemberian THR sangat membantu. “Bagi kami, THR harus diberikan karena itu bagian dari hak pekerja,” katanya.
Untuk besaran THR, Budiyana mengatakan hal itu bisa dibicarakan antara pengusaha dan pekerja. Selama ini kondisi di lapangan sangat dinamis karena banyak kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Sebagai contoh untuk UMK, Budiyana tidak menampik masih banyak pekerja yang mendapatkan upah di bawah ketentuan, namun karena ada kesepakatan maka hal tersebut dapat dijalankan.
Kabid Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul, Ahsan Jihadan, mengaku belum ada kebijakan secara spesifik terkait dengan pemberian THR. Disnakertrans, menurut Ahsan, masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
Ahsan mengakui hingga saat ini pandemi sudah memberikan pengaruh pada dunia usaha di Bumi Handayani. Berdasar laporan, sudah ada 24 perusahaan yang merumahkan karyawan, bahkan ada yang memperhentikan pegawai. “Untuk PHK baru empat orang, tapi yang dirumahkan sudah ada 733 pekerja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KADIN Gunungkidul mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas demi mendukung investasi dan pertumbuhan sektor wisata serta ekonomi daerah.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.