PAN DIY Kritik Pemerintah soal Kebijakan Mudik

Harianjogja.com, JOGJA - DPW PAN DIY menyatakan kritiknya terhadap pemerintah yang dinilai plin plan dengan kebijakan mudik. Larangan mudik yang terus berubah dinilai sangat membingungkan daerah untuk menerapkan.

Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan penanganan Covid-19 utamanya larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Corona. Pemerintah beberapa kali seakan merubah kebijakan dari awalnya mudik diperbolehkan, kemudian dilarang dan terakhir diperbolehkan asal mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Ketidakkonsistenan ini sangat membinggungkan masyarakat dan dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menghindari kewajibannya kepada rakyat.

"Kami prihatin di pusat hiruk pikuk kebijakan yang carut marut, bagaimana pemerintah membuat kebijakan aneh, bikin kontroversi mudik dan pulang kampung, lalu bikin larangan mudik lalu diralat lagi dengan mudik khusus untuk pengusaha lalu yang terakhir mudik khusus dengan izin khusus [Dinas Perhubungan, Kepolisian, BNPB]," katanya di sela-sela penyaluran sembako yang digelar DPW PAN DIY di DPRD DIY, Sabtu (2/5/2020).

Di level DIY, Nazaruddin berharap Pemda lebih transparan dalam penanganan Covid-19. Terutama penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sampai saat ini belum terlaksana. Ia meyakini APBD DIY masih mampu memberikan bansos kepada masyarakat terdampak.

Pihaknya sudah meminta kepada jajarannya di Fraksi PAN untuk melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran bansos ini agar bisa segera dilakukan dan tepat sasaran. "Ini sudah bulan Mei, seharusnya [bansos] April sudah diberikan," katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Atmaji menambahkan terkait penyaluran sembako oleh DPW PAN DIY penerimanya lebih diperluas pada terdampak corona meski pun sebenarnya agenda itu menjadi rutinitas tahunan. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.200 orang seluruh DIY dengan isi sembako untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sembari menunggu bansos dari pemerintah yang sampai saat ini belum disalurkan. "Sasarannya tukang becak, pedagang kecil, tukang ojek online sampai pada guru PAUD," ucapnya.