Penyaluran BLT dari Kemensos Bikin Perangkat Desa di Sleman Pusing Tujuh Keliling

Harianjogja.com, SLEMAN- Sebagian penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Covid-19 diduga tidak sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi (verval) data yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes). Pemdes berharap kesalahan tersebut ditanggung oleh Kemensos dan bukan oleh Pemdes.

Kasus ini bermula saat Pemdes di wilayah Sleman diminta oleh Kemensos melakukan verval terhadap data calon penerima BLT Kemensos bagi warga terdampak Covid-19. Namun sebelum data hasil verval diserahkan ke Pusat, Kemensos sudah mentransfer dana sebesar Rp600.000 ke calon penerima dana BLT Kemensos.

Padahal, sebagian besar data calon penerima dana BLT Kemensos khusus Covid-19 yang terlanjur ditransfer sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai penerima BLT Kemensos tidak tergolong miskin, sudah mampu, bahkan ada yang meninggal dunia.

Kondisi ini juga berdampak pada kekisruhan data calon penerima bantuan sosial (Bansos) yang sudah disiapkan oleh Pemdes, seperti BLT Dana Desa bagi warga terdampak Covid-19.

Nurul Amin Iskandar, Kasi Pelayanan Desa Tridadi membenarkan munculnya permasalah tersebut. Dia menjelaskan, setelah Kemensos mentransfer dana BLT Covid-19 ke rekening-rekening penerima bantuan berdasarkan data awal yang belum di verval, hal itu membuat Desa gelisah. Sebabnya, berdasarkan data verval yang dilakukan Pemdes sebagian data penerima BLT Kemensos sudah dicoret.

"Kami coret karena nama terdaftar sudah meninggal, mampu, pindah. Kemensos juga menyodorkan form isian yang kami isi nama-nama calon penerima baru (pengganti) yang telah dicoret," katanya kepada Harianjogja.com, Minggu (3/5/2020).

Kegelisahan Pemdes muncul mengingat nasib dari nama-nama yang diajukan untuk menerima dana BLT Covid-19 Kemensos menjadi tidak jelas. Pemdes juga tidak mendapatkan jaminan jika data mereka pada Mei depan masuk dalam daftar penerima bantuan BLT Kemensos. Di lain pihak, nama-nama yang dicoret berdasarkan verval karena mampu, meninggal dan alasan lainnya oleh Pemdes tetap mendapatkan dana BLT.

"Kami gelisah, bagaimana nasib nama-nama yang masuk dari data Pusdatin atau data usulan pengganti itu? Nasibnya jadi bias alias tidak jelas. Jumlahnya tidak sedikit, total 197 KPM," kata Nurul.

Kasus tersebut, lanjut Nurul pada akhirnya meninggalkan residu warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak pandemi Covid-19. Untuk dimasukkan dalam daftar calon penerima BLT Dana Desa juga tidak mungkin karena Pemdes sudah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penerima BLT DD.

"Musdes BLT DD sudah ada BAPnya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas nama-nama yang kami usulkan ke Kemensos itu?," katanya.

Masalah tersebut terjadi di semua desa di Sleman. Dia berharap pertemuan seluruh Kepala Seksi Pelayanan se Sleman dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sleman pada Jumat (1/5) lalu bisa menjamin warga yang diajukan menerima BLT Covid-19 Kemensos tetap menerima Bansos. "Kami minta Dinsos untuk membuat surat keberatan ke Kemensos tentang data yang digunakan untuk BLT Covid-19 Kemensos. Kami minta bantuan tahap kedua dan ketiga menggunakan data yang sudah diverval oleh Pemdes," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Pemdes Condongcatur Depok, Al Thouvik Sofi Salam. Menurut Thouvik, Pemdes sudah melakukan sesuai permintaan Kemensos. Termasuk mengganti atau mengusulkan nama-nama penerima sesuai verval. "Tapi kenyataannya, Kemensos tanpa koordinasi langsung mentransfer dana bantuan dari data awal mereka yang bukan kami verval," katanya.

Di Condongcatur, kata Thouvik, terdapat 179 KPM yang diajukan oleh Pemdes. Ini baru data satu Pemdes, belum termasuk 85 Pemdes lainnya yang jumlahnya bisa ribuan. "Jadi posisi mereka abu-abu. Karena pertemuan pada Jumat kemarin juga tidak ada jaminan usulan kami akan ditanggung," kata dia.

Jika nama-nama warga yang diajukan Pemdes untuk menerima BLT Covid-19 dari Kemensos tidak mendapatkan bantuan, ujung-ujungnya Desa akan terkena imbasnya. "Pasti Desa yang kena imbasnya, warga pasti akan berduyun-duyun ke Desa. Kami selalu siap 86 laksanakan, tetapi selalu juga yang menjadi tempat melampiaskan kesalahan. Padahal kesalahan bukan di Pemdes," katanya.

Sama halnya dengab Nurul, untuk memasukkan ke 179 KPM ke penerima BLT Dana Desa tidak memungkinkan. Sebab, Pemdes Condongcatur sudah melaksanakan Musdes dan menetapkan penerima BLT DD dalam Berita Acara. "Berdasarkan Musdes, kami sepakat tidak ada penambahan. Berita Acara sudah ditandatangani. Kalau seperti ini mending tidak usah ada pendataan-pendataan," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Kepala Dinsos Sleman Eko Suhargono masih belum bisa dikonfirmasi. Hanya saja dia berharap agar pengajuan data penerima Bansos dari desa harus didasarkan pada Musdes agar semua bisa mengontrol dan mengawasi penerima bantuan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News