Advertisement
Manunggal Raharja Jadi Rumah Besar Data Kemiskinan di DIY
Suasana permukiman dengan latar belakang gedung bertingkat di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (4/7/2022). Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun di akhir 2023. Antara - Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah menyiapkan sistem manajemen data terpadu untuk menangani kemiskinan di wilayahnya. Sistem ini dikemas melalui website Manunggal Raharja (MR) yang mengintegrasikan data kemiskinan dari level kabupaten/kota dengan data Pemda DIY.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menekankan pentingnya integrasi data tersebut agar menjadi rujukan bersama dalam intervensi penanganan kemiskinan.
Advertisement
“Harapannya, ketika data sudah terintegrasi, basis datanya sama antara kabupaten/kota dengan Pemda DIY. Jadi, kita bisa sama-sama memastikan rumah tangga miskin yang menjadi sasaran intervensi, siapa mendapat bantuan apa, semuanya jelas,” ujar Danang, Sabtu (21/2/2026).
Website Manunggal Raharja diharapkan menjadi “rumah besar” bagi data kemiskinan di DIY. Dengan integrasi ini, profil dan kondisi warga miskin dapat terlihat lebih jelas sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran.
Namun, Danang menyebut masih ada tantangan karena data antar daerah berbeda-beda. Beberapa kabupaten/kota telah menyesuaikan data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, sementara sebagian lain belum.
“Target kita tahun ini adalah menyelesaikan integrasi seluruh data, sehingga perencanaan ke depan menggunakan data yang sama. RPJMD 2026 menargetkan angka kemiskinan di 9,16 persen. Sebelumnya, per September 2025, angka kemiskinan DIY mencapai 10,08 persen,” jelasnya.
Mekanisme integrasi data dilakukan dengan memanfaatkan DTSEN bagi kabupaten/kota yang sudah memilikinya. Untuk daerah yang belum, data lokal dengan populasi penuh dan terkini digunakan. Konsolidasi dilakukan secara periodik—tahunan, semesteran, atau triwulan—dengan fokus pada database, variabel, serta data intervensi.
Meski integrasi dilakukan, setiap kabupaten/kota tetap diperbolehkan mempertahankan sistem manajemen data masing-masing. Yang terpenting, seluruh data dapat terhubung dan tersinergi secara nasional di platform Manunggal Raharja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri Luar Negeri Swedia Minta Warganya Evakuasi dari Iran
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- 97 Kursi Kepsek Gunungkidul Kosong, 21 Kembali Jadi Guru
- Dana Desa Turun Drastis, Kalurahan Tirtohargo Bantul Putar Strategi
- Waktu Buka Puasa Jogja dan Sekitarnya 20 Februari 2026
- Harga Cabai Gunungkidul Tembus Rp100 Ribu per Kilogram
- Ahli Administrasi Negara Dihadirkan di Sidang Korupsi Hibah Sleman
Advertisement
Advertisement






