Manunggal Raharja Jadi Rumah Besar Data Kemiskinan di DIY

Lugas Subarkah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 14:17 WIB

Abdul Hamied Razak

Manunggal Raharja Jadi Rumah Besar Data Kemiskinan di DIY

Suasana permukiman dengan latar belakang gedung bertingkat di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (4/7/2022). Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun di akhir 2023. Antara - Wahyu Putro A

Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah menyiapkan sistem manajemen data terpadu untuk menangani kemiskinan di wilayahnya. Sistem ini dikemas melalui website Manunggal Raharja (MR) yang mengintegrasikan data kemiskinan dari level kabupaten/kota dengan data Pemda DIY.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menekankan pentingnya integrasi data tersebut agar menjadi rujukan bersama dalam intervensi penanganan kemiskinan.

“Harapannya, ketika data sudah terintegrasi, basis datanya sama antara kabupaten/kota dengan Pemda DIY. Jadi, kita bisa sama-sama memastikan rumah tangga miskin yang menjadi sasaran intervensi, siapa mendapat bantuan apa, semuanya jelas,” ujar Danang, Sabtu (21/2/2026).

Website Manunggal Raharja diharapkan menjadi “rumah besar” bagi data kemiskinan di DIY. Dengan integrasi ini, profil dan kondisi warga miskin dapat terlihat lebih jelas sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran.

BACA JUGA

Bank Jateng Beri Hadiah Tabungan Bima untuk Nasabah Setia

Namun, Danang menyebut masih ada tantangan karena data antar daerah berbeda-beda. Beberapa kabupaten/kota telah menyesuaikan data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, sementara sebagian lain belum.

“Target kita tahun ini adalah menyelesaikan integrasi seluruh data, sehingga perencanaan ke depan menggunakan data yang sama. RPJMD 2026 menargetkan angka kemiskinan di 9,16 persen. Sebelumnya, per September 2025, angka kemiskinan DIY mencapai 10,08 persen,” jelasnya.

Mekanisme integrasi data dilakukan dengan memanfaatkan DTSEN bagi kabupaten/kota yang sudah memilikinya. Untuk daerah yang belum, data lokal dengan populasi penuh dan terkini digunakan. Konsolidasi dilakukan secara periodik—tahunan, semesteran, atau triwulan—dengan fokus pada database, variabel, serta data intervensi.

Meski integrasi dilakukan, setiap kabupaten/kota tetap diperbolehkan mempertahankan sistem manajemen data masing-masing. Yang terpenting, seluruh data dapat terhubung dan tersinergi secara nasional di platform Manunggal Raharja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News