Merasa Mampu, Juminah Pilih Kembalikan Bantuan PKH
Warga mengantri mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH). - Bisnis/Paulus Tandi Bone Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Juminah, 52, seorang pekerja lepas warga Desa Kepek 1, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, mengembalikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut dia, dirinya sudah tidak berhak menggunakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat tersebut.
Juminah mengungkapkan program PKH merupakan milik sang ibu bernama Tukiyem. Bantuan tersebut diperoleh sejak 2017 dengan pertimbangan mereka hidup dalam kemiskinan. Pada 2018 Tukiyem meninggal dunia. "Setelah ibu meninggal, program bantuannya dilanjutkan ke bapak," kata Juminah kepada Harian Jogja, Senin (4/5/2020)
Ayah Juminah menggunakan program itu hingga meninggal dunia pada 2019. Dengan keterbatasan, dirinya terus melanjutkan hingga akhir 2019. Saat itu kondisi ekonomi mereka berangsur-angsur membaik. "PKH masih saya pakai sampai Desember 2019, tetapi untuk jatah Januari sampai April 2020 saya sudah tidak menggunakannya lagi," katanya.
Ia menjelaskan pengembalian program PKH tersebut sebenarnya ingin dilakukan sejak Januari, namun dirinya selalu lupa. "Di tengah pandemi ini saya berinisiatif harus segera mengembalikannya. Sebab, masih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut," ujar Juminah.
Menurut dia, dengan bekerja sebagai buruh lepas dan sang suami bekerja sebagai tukang parkir, dia merasa sudah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya. Juminah mengaku sudah menghubungi pendamping PKH untuk mengambil kartu tersebut. "Alhamdulillah meskipun sedikit tetapi kami sudah memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Biarlah bantuan PKH berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, apalagi di tengah pandemi Corona ini," ujarnya.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul, Hadi Hendro Prayoga, mengapresiasi langkah Juminah dan warga lainnya yang berinisiatif mengembalikan program PKH. Menurut dia, sesuai mekanisme, bantuan sosial tersebut bisa dikembalikan. "Beberapa waktu lalu ada sekitar 1.500 kartu perluasan sembako yang dikembalikan pemerintah desa karena yang menjadi sasaran sudah dianggap mampu," ujarnya.
