DPRD DIY: Fasilitas di Pos Pantau Covid-19 Harus Dipenuhi

Harianjogja.com, JOGJA - DPRD DIY mendesak kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY untuk segera mencairkan anggaran untuk mendukung fasilitas di pos pantau pintu masuk ke wilayah DIY. Sejumlah fasilitas seperti masker sangat dibutuhkan di pos ini untuk membantu masyarakat melintas yang tidak memakai masker.

Anggota Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga mendesak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY untuk segera mencairkan anggaran guna mendukung fasilitas pos pemantauan di perbatasan. Menurutnya setelah melakukan pemantauan di pos pantau seperti di perbatasan Sleman – Magelang, pihaknya menemukan adanya sejumlah kekurangan seperti ketersediaan masker yang harusnya ada. Padahal anggaran di perencanaan sudah disetujui legislatif.

“Paling urgen saya mohon kepada gugus tugas supaya anggaran untuk posko segera direalisasikan itu yang pokok, fasilitas posko harus dilengkapi. Kami berharap kalau bisa ya besok pagi [Selasa, 5/5/2020], karena itu [anggaran] sudah disetujui anggota dewan,” katanya, Senin (4/5/2002).

Gimmy mengatakan apalagi personil yang berada di pos tersebut merupakan terpadu dengan melibatkan lintas sektor baik dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Sehingga berbagai kebutuhan logistik di lapangan sangat diperlukan. Anggaran yang berlarut belum tercairkan dikhawatirkan dapat mengurangi performa personel di lapangan dalam upaya melakukan screening di setiap pintu masuk ke DIY.

“Karena kemarin anggaran sudah diplot sampai Juni, sekian puluh miliar kalau bisa segera, kalau kita lihat di lapangan itu terpadu, ada Satpol PP, jadi dari Perhubungan. Ini yang pokok,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Tavip Agus Rayanto mengakui memang masih ada beberapa kekurangan fasilitas pendukung, meski secara umum semua pos pantau telah siap. Ia mencontohkan salah satu kebutuhan yang belum ada adalah stok masker yang sudah dianggarkan namun belum bisa diadakan karena dana belum cair. Masker tersebut untuk diberikan kepada warga yang diperiksa namun tidak mengenakan masker, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan amsker.

“Termasuk kalau yang belum, harusnya kalau ada pengguna moda yang tidak pakai masker harusnya negara hadir memberikan, sampai sekarang ini karena anggaran belum cair kita hanya bisa mengimbau tetapi di anggaran sudah ada. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama bisa sehera selesai,” katanya.

Pihaknya juga mewaspadai kemungkinan adanya modus penyelundupan mudik menggunakan truk yang sering beredar lewat medsos. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara ketat terutama kendaraan dengan plat dari luar DIY. Tetapi sampai saat ini belum ditemukan ada modus penyelundupan mudik yang di DIY.

“Tetapi untuk angkutan dengan izin khusus seperti truk logistik ya tidak kami lakukan pemeriksaan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News