Propam Turun Awasi Larangan Vape bagi Personel Polres Gunungkidul
Polres Gunungkidul menerapkan larangan vape bagi anggota Polri dan ASN. Seksi Propam ditugaskan mengawasi dan menindak pelanggaran.
Ilustrasi Audit BPK
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Di tengah upaya memerangi penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19), Pemkab Gunungkidul mendapatkan kado manis. Untuk kelima kalinya secara beruntun Pemkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Gunungkidul, Badingah, mengaku bangga dengan predikat WTP yang diraih. Pasalnya, penghargaan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Gunungkidul berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. “Saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini kami masih dapat mempertahankan predikat WTP untuk kelima kalinya secara beruntun,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, raihan prestasi ini bukan semata-mata tugas dari Pemkab karena anggota DPRD juga ikut membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Selanjutnya, Badingah meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Jangan terlena karena penghargaan yang diperoleh karena harus dijadikan penyemangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Meski mendapatkan predikat WTP, ada sejumlah catatan yang diberikan. Hanya saja, Badingah belum bisa memberikan rincian terkait dengan catatan tersebut. “Saya belum sempat membuka, tetapi yang jelas ada. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polres Gunungkidul menerapkan larangan vape bagi anggota Polri dan ASN. Seksi Propam ditugaskan mengawasi dan menindak pelanggaran.
Kapolri menarik Komjen Syahardiantono dan Yuda Gustawan dari KSP. Mutasi juga menyasar jabatan strategis di Bareskrim Polri.
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.