58 Kalurahan di Gunungkidul Kekeringan, Dropping Air Bersih Diperluas
Kekeringan di Gunungkidul meluas ke 58 kalurahan. Sebanyak 75.486 warga mengalami krisis air bersih, BPBD terus menyalurkan bantuan.
Ilustrasi Audit BPK
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Di tengah upaya memerangi penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19), Pemkab Gunungkidul mendapatkan kado manis. Untuk kelima kalinya secara beruntun Pemkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Gunungkidul, Badingah, mengaku bangga dengan predikat WTP yang diraih. Pasalnya, penghargaan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Gunungkidul berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. “Saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini kami masih dapat mempertahankan predikat WTP untuk kelima kalinya secara beruntun,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, raihan prestasi ini bukan semata-mata tugas dari Pemkab karena anggota DPRD juga ikut membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Selanjutnya, Badingah meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Jangan terlena karena penghargaan yang diperoleh karena harus dijadikan penyemangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Meski mendapatkan predikat WTP, ada sejumlah catatan yang diberikan. Hanya saja, Badingah belum bisa memberikan rincian terkait dengan catatan tersebut. “Saya belum sempat membuka, tetapi yang jelas ada. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kekeringan di Gunungkidul meluas ke 58 kalurahan. Sebanyak 75.486 warga mengalami krisis air bersih, BPBD terus menyalurkan bantuan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 20 Agustus 2026 tersedia pagi hingga malam. Cek waktu keberangkatan dari tiap stasiun menuju Palur.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.