Lonjakan Wisata Gunungkidul, PAD Nyaris Rp2 Miliar dari Libur Panjang
Libur panjang dorong kunjungan wisata Gunungkidul tembus 156 ribu orang, didominasi pantai, PAD hampir Rp2 miliar.
Ilustrasi Audit BPK
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Di tengah upaya memerangi penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19), Pemkab Gunungkidul mendapatkan kado manis. Untuk kelima kalinya secara beruntun Pemkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Gunungkidul, Badingah, mengaku bangga dengan predikat WTP yang diraih. Pasalnya, penghargaan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Gunungkidul berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. “Saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini kami masih dapat mempertahankan predikat WTP untuk kelima kalinya secara beruntun,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, raihan prestasi ini bukan semata-mata tugas dari Pemkab karena anggota DPRD juga ikut membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Selanjutnya, Badingah meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Jangan terlena karena penghargaan yang diperoleh karena harus dijadikan penyemangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Meski mendapatkan predikat WTP, ada sejumlah catatan yang diberikan. Hanya saja, Badingah belum bisa memberikan rincian terkait dengan catatan tersebut. “Saya belum sempat membuka, tetapi yang jelas ada. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Libur panjang dorong kunjungan wisata Gunungkidul tembus 156 ribu orang, didominasi pantai, PAD hampir Rp2 miliar.
HIPMI Syariah DIY merilis riset Gen Z dan milenial untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah DIY yang lebih tepat sasaran.
Event bersponsor rokok kembali digelar di Kulonprogo setelah 12 tahun. Pesta rakyat di Alun-alun Wates libatkan UMKM, wisata, dan hiburan.
BGN menargetkan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis 2026. Dapur MBG yang tidak memenuhi SOP akan ditutup sementara.
KPK mengungkap kode "malaikat" dan grup band dalam dugaan pembagian uang hasil pemerasan pengurusan KITAP dan KITAS di Imigrasi.
Sekda DIY menyebut surplus APBD 2025 berasal dari efisiensi dan hasil lelang, bukan karena program tidak terlaksana.