Advertisement
Kades Gunungkidul: Pemotongan ADD Jangan Lebih dari 5%
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gunungkidul berharap pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa 2020 tidak lebih dari 5%. Alasannya supaya tidak berimbas kepada kinerja perangkat desa.
Kades Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Santoso, mengatakan alokasi dana desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk urusan bidang pemerintahan desa. "Sehingga pemangkasan ADD berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, berdampak batalnya penyaluran dana operasional untuk lembaga RT/RW," kata Santoso dikutip dari Antara, Senin (11/5/2020).
Advertisement
Untuk itu, ia berharap pemangkasan ADD tidak lebih dari 5% mengingat perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kabupaten di tingkat paling bawah, khususnya saat menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Semoga kalau tetap dipangkas tidak lebih dari lima persen. Syukur-syukur bisa dikembalikan ke pagu awal sebelum dipotong,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunung Kidul Saptoyo mengatakan pengurangan ADD terpaksa dilakukan karena dana transfer dari pusat semua belum turun. ADD juga turun karena sumbernya dipotong. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun signifikan sehingga tidak ada potensi dana lain untuk menutupi.
“Selain itu semua daerah juga harus melakukan refocusing anggaran minim 50% untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Pemkab sedang berusaha berhitung belanja wajib minimal di desa sekaligus masih terus memproses refocusing anggaran di OPD. Dia berharap ada perubahan yang positif terkait ADD.
“Semua penting, kondisi sangat sulit ini sehingga masyarakat harus kerja keras, masih terus berproses. Belum bisa matur karena belum final," katanya.
Saptoyo mengatakan pemotongan ADD sebenarnya bukan 15%. Pemotongan ADD tersebut sekaligus memindahkan premi BPJS sebesar 5% yang dimasukkan komponen ADD.
”Sesuai ketentuan Permendagri harus dibayarkan jadi satu di kabupaten,” kata Saptoyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
HUT Bhayangkara, Polda DIY Gelar Layanan Kesehatan Gratis
Pemkab Gunungkidul Ajukan Bantuan Rp107 Miliar untuk Selesaikan Pembagunan Jalan Wisata Kepek-Ngobaran
SPMB SD 2025, Satu Sekolah di Bantul Kosong Pendaftar
Polemik Mafia Tanah di Bantul, Mbah Tupon Digugat Rp500 Juta
Advertisement
59 Lansia di Sleman Menerima Bantuan Logistik dan Dana Peningkatan Kesejahteraan
Jalur Trans Jogja Sampai Terminal Wates Kulonprogo Sulit Terealisasi, Ini Kendalanya
Pengembangan Laguna Pantai Depok, Bakal Ada Fasilitas Wisata Air hingga Amfiteater
Pemerti Code di Jogja Melatih Anak Cintai Sungai dan Kenalkan Bank Sampah
Puluhan Armada Angkutan Terjaring Razia di Jalan Semanu Wonosari Gunungkidul
Advertisement
Pelebaran Jalan di Batas Kota Bantul-Cepit Segera Dimulai, Lalu Lintas Akan Direkayasa
Libur Sekolah, Pelaku Wisata di Kulonprogo Tak Boleh Nuthuk
Satpol PP Kota Jogja Terus Lakukan Penertiban PKL di Sekitar Kawasan Malioboro
1.259 Orang di Sleman di PHK, Dinas Siapkan Program Taksi Pekerja Hingga Pelatihan
Tak Punya Anggaran, Pembangunan Jalur Wisata ke Pantai Ngobaran Gunungkidul Berhenti Bertahun-tahun
Advertisement
Keluarga Desak Polda DIY Rilis Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Libatkan Mbah Tupon
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Porseni VI Patria 2025 Akan Digelar di GOR Amongrogo
- Bandara YIA Gelar Penanganan Keadaan Darurat, Penumpang Diminta Tidak Panik
- Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Selasa 17 Juni 2025
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini 17 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Solo Balapan dan Purwosari
- Jadwal Kereta Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini, Selasa 17 Juni 2025
Advertisement
Advertisement
