Perketat Pengawasan Hewan Kurban, Gunungkidul Kerahkan 120 Petugas
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi corona menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan karena data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
Data penerima yang tidak tepat sasaran salah satunya terlihat di Desa Pacarejo, Semanu. Kepala Desa Pacarejo, Suhadi mengatakan, ada banyak bantuan disalurkan ke masyaraat, mulai dari yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga penyaluran melalui dana desa.
Khusus untuk penyaluran dari Pemerintah Pusat berupa bantuan sosial tunai (BST) dan Jaring Perlindungan Sosial dari provinsi, pihak desa tidak memiliki kewenangan karena hanya menerima data penerima. Permasalahan muncul saat data yang digunakan merupakan data lama sehingga bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. “Ternyatanya data berasal pendataan di 2015. Jadi, salah sasarannya sangat tinggi karena warga yang harusnya tidak menerima malah dapat. Sedang yang pantas menerima tidak dapat,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).
Disinggung mengenai ketidaktepatan sasaran, Suhadi mengakui kondisi ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Bahkan ia mengaku sudah menerima keluhan dari warga terkait dengan bantuan yang tidak tepat sasaran. “Rumah saya jadi tempat mengadu. Total hingga sekarang sudah ada 100 warga yang mengadu ke saya perihal penyaluran bantuan,” katanya.
Menurut dia, keluhan yang disampaikan warga sangatlah beralasan. Hal ini dikarenakan di saat hampir bersamaan ada mendapatkan BST sebesar Rp600.000. di sisi lain ada warga yang sudah mendapatkan paket sembako, tapi masih mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp400.000. “Yang tidak dapat pasti mengeluh dan itu wajar,” ungkapnya.
Guna menyiasati permasalahan ini agar kecemburuan tidak semakin meruncing, Suhadi mengaku sudah meninstruksikan ke perangkat desa agar menyosialisasikan bagi warga yang mampu tapi terdata sebagai penerima bantuan untuk tidak menerimanya. Imbauan ini pun terhitung efektif karena hingga Kamis siang sudah ada 52 warga yang mengembalikan undangan pencairan bantuan.
“Masih kami tahan dan nanti akan dikomunikasikan dengan dinas sosial agar bisa dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan,” katanya.
Keluhan terkait dengan bantuan juga disuarakan oleh Heru Wistono, salah seorang warga Desa Karangtengah, Wonosari. Menurut dia, di desanya banyak warga yang mampu malah mendapatkan bantuan. Sedangkan di sisi lain, warga dengan penghasilan lebih rendah tidak menerima bantuan. “Jelas ada kecemburuan di masyarakat,” katanya.
Dia mengakui, sudah meminta klarifikasi ke kepala dusun atau perangkat desa, namun tidak ada jawaban pasti. “Harapannya agar bisa diperbaiki sehingga warga yang berhak menerima bisa mendapatkan bantuan sehingga dapat tepat sasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
Prabowo targetkan pembangunan 5.000 desa nelayan lengkap SPBU khusus, cold storage, dan fasilitas es batu hingga 2027.
BNNP DIY mengungkap modus sabu disembunyikan dalam speaker di Bantul. Seorang mahasiswa ditangkap bersama sabu dan tembakau sintetis
HUT ke-18 Harian Jogja, Transformasi dari Perusahaan Media Menuju Perusahaan Komunikasi Diperkuat
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
BPA Fair Kejaksaan Agung menjual Harley Davidson, BMW, hingga Mercedes hasil rampasan korupsi dengan kenaikan lelang Rp1,65 miliar.