Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA--Penambahan pasien positif Covid-19 di DIY karena impor kasus kembali terjadi. Kali ini dialami warga Sleman yang baru saja datang dari Papua.
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan satu penambahan kasus positif pada Jumat (19/6/2020).
Juru Bicara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, Berty Murtiningsih, menjelaskan satu penambahan kasus positif yakni Kasus 279, laki-laki, 42 tahun warga Sleman. Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan pada 169 sampel dari 135 orang. “Kasus 279 memiliki riwayat perjalanan dari Timika, alamat tempat tinggal di Sleman,” ujarnya.
Pengunjung Malioboro Dibatasi Maksimal Hanya 2.500 Orang
Adapun kasus sembuh meliputi Kasus 161, laki-laki 34 tahun warga Umbulharjo, Kota Jogja; Kasus 243, laki-laki 34 tahun warga Wonosari, Gunungkidul; Kasus 256, laki-lak 36 tahun warga Kasihan, Bantul; Kasus 257, laki-laki 39 tahun warga, Ngaglik Sleman; kasus 260, laki-laki 38 tahun warga Moyudan, Sleman; Kasus 261, laki-laki 36 tahun warga Piyungan, Bantul; dan kasus 271, perempuan empat tahun warga Pajangan, Bantul.
Dengan penambahan ini maka total kasus positif DIY menjadi sebanyak 277 kasus, dengan 226 kasus telah sembuh. Penambahan kasus positif kembali terjadi setelah sehari sebelumnya, Kamis (18/6/2020) tidak ada penambahan kasus positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.