DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono dicopot dari jabatannya berdasarkan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.45-PKE-DKPP/IV/2020.
Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, mengatakan sudah mendapatkan salinan dari DKPP perihal seleksi staf di lingkup bawaslu Gunungkidul. Dalam putusan itu ada beberapa poin. Selain menyangkut pemberian teguran keras dan pencopotan Is Sumarsono sebagai Ketua Bawaslu Gunungkidul, DKPP juga memberikan teguran keras kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Gunungkidul. “Ini merupakan keputusan yang mengikat dan harus dijalankan,” kata Bagus saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).
Dia sudah memerintahkan masing-masing anggota untuk pleno guna menetapkan ketua sementara. Sementara, pemilihan ketua definitif masih menunggu konsultasi dengan Bawaslu RI. “Yang jelas dipilih dulu ketua sementara,” ungkapnya.
Putusan DKPP ini keluar menyusul pengaduan tentang proses seleksi pengisian staf di Kesekretariatan Bawaslu Gunungkidul yang dinilai tidak transparan.
Is Sumarsono mengakui dirinya sudah dihentikan dari jabatan Ketua Bawaslu Gunungkidul sesuai dengan hasil putusan dari DKPP RI. Ia pun mengaku legowo dan menerima putusan tersebut sehingga tidak akan menempuh upaya hukum lanjutan. “Saya terima putusan ini sebagai bentuk loyalitas saya di bawaslu,” katanya.
BACA JUGA: 29 Pegowes Kecelakaan di Bantul, 5 Tewas dalam 3 Bulan
Dia mengaku sudah berkonsultasi dengan Sekretariat Bawaslu DIY dalam pengumuman seleksi staf yang kemudian dipermasalahkan. “Sebenarnya bukan kewenangan saya karena itu ranah kesekretariatan, tapi karena sudah konsultasi maka saya tandatangani, dalam sehari ada dua pengumuman dengan hasil yang berbeda dalam seleksi,” katanya.
Pengaduan terkait dengan proses seleksi ke DKPP dilakukan oleh Destiana Kristanti yang tidak terima dalam proses seleksi. Dia adalah peserta dengan nilai tertinggi, tetapi tidak terpilih kembali sehingga diberhentikan sebagai staf di bawaslu.
“Saya sudah terima hasil putusan sidang DKPP. Untuk kembali bekerja, saya siap tapi hingga sekarang belum menerima surat keputusannya,” kata Destiana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.