Advertisement
Datangi DPRD DIY, Elemen Masyarakat Ini Desak Pencabutan RUU HIP
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (kiri) saat menerima sejumlah tuntutan dari elemen masyarakat terkait RUU HIP, Rabu (1/7/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu melakukan audiensi di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan pancasila, salah satunya mendesak pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Juru Bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud mengatakan kedatangannya ke DPRD DIY lebih pada upaya diskusi dan penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD DIY terkait RUU HIP. Pihaknya bersama sejumlah ormas di DIY menuntut pencabutan RUU tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : PKS Minta RUU HIP Tidak Menyimpang dari Sejarah
“Karena kalau saya melihat masih ada indikasi partai yang berusaha mencoba [melanjutkan pembahasan] dengan catatan tertentu. Kalau menurut hitungan kursi [di DPR RI] antara yang menolak dengan yang setuju, kalah suara yang menolak kalau voting, apakah ini kita biarkan. Kami khawatir RUU ini nantinya justru memecah belah,” katanya di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020).
Ia merunut seperti halnya amandemen UUD 45 namun dahulu tidak banyak orang bereaksi. Oleh karena itu RUU HIP yang berpotensi merubah pancasila pihaknya melakukan penolakan. “RUU ini kalau saya amati mengarahkan seakan Indonesia akan digiring bahwa Indonesia milik sekelompok orang,” ujarnya.
BACA JUGA : Golkar DIY Anggap RUU HIP Bahayakan Kehidupan Beragama
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menerima elemen masyarakat tersebut di Ruang Rapur DPRD DIY mengatakan tidak hanya soal RUU HIP, dalam diskusi tersebut mereka juga menyampaikan terkait isu lain seperti komunisme. Terkait sejumlah tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.
“Agar kita bisa sama-sama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, karena sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sudah ada sejak negara ini didirikan. Kalau ada yang merongrong, rakyat yang bergerak. Itu inti dari diskusi kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Warga Giwangan Protes Minim Sosialisasi Renovasi Terminal
Bupati Bantul Kukuhkan Komite dan Forum Kreatif Menuju UCCN
Gudang Furniture di Pendowoharjo Terbakar, Kerugian Rp100 Juta
Kawasan Sungai Code Jadi Sasaran Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025
Advertisement
Omah Demamit, Jejak Kolonial yang Masih Tegak di Pundong Bantul
Kampus Tekankan Integrasi Data dan Peran Aktif Pemda di Raperda Riset
Konsumsi Ikan di Gunungkidul Masih Jauh dari Rata-rata Nasional
Tingkatkan Kesadaran Tata Ruang Lewat Penataan Reklame dan Lomba
Top Ten News Harianjogja.com Rabu 15 Oktober 2025
Advertisement
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA Kulonprogo Rabu 15 Oktober 2025
Kota Jogja Targetkan Sertifikasi Tanah SG-PAG 50 Bidang di 2025
Jalur Trans Jogja dan Tarifnya Menuju Tempat Wisata hingga Kampus
Tutup Penurunan Dana Transfer, Bantul Genjot Retribusi Parkir
Rp96 Miliar Digelontorkan untuk Desa Mandiri Budaya dalam 5 Tahun
Advertisement
Dana Transfer Dipotong Rp156 Miliar, Ini Postur RAPBD Bantul
Berita Pilihan
Advertisement
Penyelundupan 10 Kilogram Sabu Digagalkan TNI AL di Tanjung Priok
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Tersangka Korupsi Bandwidth Sleman Tetap Terima Gaji, Bahkan Naik
- Pemkot Jogja Targetkan Pengurangan Sampah ke Depo 60 Ton per Hari
- Warga Miskin di Bantul Diminta Gabung Koperasi Desa Merah Putih
- Diduga Bobol Rumah Warga, Dua Pria Dihajar Massa di Sewon Bantul
- Uji SLHS Rampung, SPPG Margomulyo Siap Layani Makan Bergizi Gratis
Advertisement
Advertisement
