Advertisement
Datangi DPRD DIY, Elemen Masyarakat Ini Desak Pencabutan RUU HIP
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (kiri) saat menerima sejumlah tuntutan dari elemen masyarakat terkait RUU HIP, Rabu (1/7/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu melakukan audiensi di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan pancasila, salah satunya mendesak pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Juru Bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud mengatakan kedatangannya ke DPRD DIY lebih pada upaya diskusi dan penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD DIY terkait RUU HIP. Pihaknya bersama sejumlah ormas di DIY menuntut pencabutan RUU tersebut.
BACA JUGA : PKS Minta RUU HIP Tidak Menyimpang dari Sejarah
“Karena kalau saya melihat masih ada indikasi partai yang berusaha mencoba [melanjutkan pembahasan] dengan catatan tertentu. Kalau menurut hitungan kursi [di DPR RI] antara yang menolak dengan yang setuju, kalah suara yang menolak kalau voting, apakah ini kita biarkan. Kami khawatir RUU ini nantinya justru memecah belah,” katanya di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020).
Ia merunut seperti halnya amandemen UUD 45 namun dahulu tidak banyak orang bereaksi. Oleh karena itu RUU HIP yang berpotensi merubah pancasila pihaknya melakukan penolakan. “RUU ini kalau saya amati mengarahkan seakan Indonesia akan digiring bahwa Indonesia milik sekelompok orang,” ujarnya.
BACA JUGA : Golkar DIY Anggap RUU HIP Bahayakan Kehidupan Beragama
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menerima elemen masyarakat tersebut di Ruang Rapur DPRD DIY mengatakan tidak hanya soal RUU HIP, dalam diskusi tersebut mereka juga menyampaikan terkait isu lain seperti komunisme. Terkait sejumlah tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.
“Agar kita bisa sama-sama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, karena sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sudah ada sejak negara ini didirikan. Kalau ada yang merongrong, rakyat yang bergerak. Itu inti dari diskusi kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Awal Ramadan, Kunjungan Wisata ke Bantul Menurun Drastis
Impor Pakaian Bekas Dilarang, Pengamat: Kualitas Produk Lokal Harus Lebih Baik
Unik, Ratusan Knalpot Blombongan di Bantul Disulap Jadi Patung Kuda Lumping
Banyak Bakul Dadakan selama Ramadan, Pemkab Gunungkidul Bakal Gencarkan Razia Makanan
Advertisement
Dekatkan Layanan Adminduk, Dukcapil Laksanakan One Day Service di Wilayah Terluar Gunungkidul
Ingatkan Generasi Muda akan Pancasila lewat Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa
Pemkot Jogja Targetkan 50 Persen Pekerja Punya Jaminan Sosial
Polisi Sita 11 Kg Bubuk Mercon di Kalasan
Advertisement
Kawasan Pegunungan Menorah Jadi Wilayah Persebaran Malaria
Puluhan Korban PHK di Jogja Bawa Poster ke Pengadilan
Pelaku Klitih Banyak dari Usia Anak, Bapas Jogja Jamin Tak Perlakukan Istimewa
Tol Jogja Solo Dibuka: Arus Mudik dari Solo, Arus Balik dari Arah Jogja
Mahasiswa UNS Meninggal Dunia di Luweng Braholo, Jogoboyo: Aktivitas Susur Gua Wajib Izin
Advertisement
Tol Fungsional Jogja Solo Segera Selesai
Berita Pilihan
Advertisement
Gubernur Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 17 Kabupaten di Jawa Tengah
Advertisement
Bisa Dicoba! Ini 3 Wisata Air di Jogja Langsung dari Sumbernya
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Petasan di JJLS Bantul Disita Polisi
- 5 Ekor Ular Masuk ke Restoran di Bantul, Seorang Karyawan Kena Gigit
- Klitih dan Jogja Viral Lagi karena Pembacokan, Ini Perkembangan Kasusnya Menurut Polisi
- Perang Sarung, Dulu Simbol Keakraban Kini Jadi Tradisi Kekerasan
- Polisi Tangkap 15 Pelaku Klitih Jogja yang Viral, 9 Masih Anak-Anak
Advertisement
Advertisement
