Datangi DPRD DIY, Elemen Masyarakat Ini Desak Pencabutan RUU HIP

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (kiri) saat menerima sejumlah tuntutan dari elemen masyarakat terkait RUU HIP, Rabu (1/7/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
02 Juli 2020 09:17 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu melakukan audiensi di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan pancasila, salah satunya mendesak pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Juru Bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud mengatakan kedatangannya ke DPRD DIY lebih pada upaya diskusi dan penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD DIY terkait RUU HIP. Pihaknya bersama sejumlah ormas di DIY menuntut pencabutan RUU tersebut.

BACA JUGA : PKS Minta RUU HIP Tidak Menyimpang dari Sejarah

“Karena kalau saya melihat masih ada indikasi partai yang berusaha mencoba [melanjutkan pembahasan] dengan catatan tertentu. Kalau menurut hitungan kursi [di DPR RI] antara yang menolak dengan yang setuju, kalah suara yang menolak kalau voting, apakah ini kita biarkan. Kami khawatir RUU ini nantinya justru memecah belah,” katanya di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020).

Ia merunut seperti halnya amandemen UUD 45 namun dahulu tidak banyak orang bereaksi. Oleh karena itu RUU HIP yang berpotensi merubah pancasila pihaknya melakukan penolakan. “RUU ini kalau saya amati mengarahkan seakan Indonesia akan digiring bahwa Indonesia milik sekelompok orang,” ujarnya.

BACA JUGA : Golkar DIY Anggap RUU HIP Bahayakan Kehidupan Beragama

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menerima elemen masyarakat tersebut di Ruang Rapur DPRD DIY mengatakan tidak hanya soal RUU HIP, dalam diskusi tersebut mereka juga menyampaikan terkait isu lain seperti komunisme. Terkait sejumlah tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.

“Agar kita bisa sama-sama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, karena sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sudah ada sejak negara ini didirikan. Kalau ada yang merongrong, rakyat yang bergerak. Itu inti dari diskusi kami,” ujarnya.