Advertisement
Datangi DPRD DIY, Elemen Masyarakat Ini Desak Pencabutan RUU HIP
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (kiri) saat menerima sejumlah tuntutan dari elemen masyarakat terkait RUU HIP, Rabu (1/7/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu melakukan audiensi di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan pancasila, salah satunya mendesak pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Juru Bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud mengatakan kedatangannya ke DPRD DIY lebih pada upaya diskusi dan penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD DIY terkait RUU HIP. Pihaknya bersama sejumlah ormas di DIY menuntut pencabutan RUU tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : PKS Minta RUU HIP Tidak Menyimpang dari Sejarah
“Karena kalau saya melihat masih ada indikasi partai yang berusaha mencoba [melanjutkan pembahasan] dengan catatan tertentu. Kalau menurut hitungan kursi [di DPR RI] antara yang menolak dengan yang setuju, kalah suara yang menolak kalau voting, apakah ini kita biarkan. Kami khawatir RUU ini nantinya justru memecah belah,” katanya di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020).
Ia merunut seperti halnya amandemen UUD 45 namun dahulu tidak banyak orang bereaksi. Oleh karena itu RUU HIP yang berpotensi merubah pancasila pihaknya melakukan penolakan. “RUU ini kalau saya amati mengarahkan seakan Indonesia akan digiring bahwa Indonesia milik sekelompok orang,” ujarnya.
BACA JUGA : Golkar DIY Anggap RUU HIP Bahayakan Kehidupan Beragama
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menerima elemen masyarakat tersebut di Ruang Rapur DPRD DIY mengatakan tidak hanya soal RUU HIP, dalam diskusi tersebut mereka juga menyampaikan terkait isu lain seperti komunisme. Terkait sejumlah tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.
“Agar kita bisa sama-sama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, karena sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sudah ada sejak negara ini didirikan. Kalau ada yang merongrong, rakyat yang bergerak. Itu inti dari diskusi kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Libur Waisak, DIY Diserbu Ratusan Ribu Kendaraan
Serap Gabah 111 Ribu Ton, Bulog Kanwil Jogja Sewa Gudang Tambahan
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Gembleng Kader 3 Pilar PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
77 Anak di Gunungkidul Berminat Masuk Sekolah Rakyat, Tahapan Seleksi Tinggal Tunggu Pengumuman
Advertisement
Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi Dibawa ke Pakem Sleman Siang Ini
Pembangunan Tol Jogja-Solo Ruas Trihanggo-Junction Sleman Dipercepat
Jadwal, Rute dan Tarif DAMRI, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal, Rute dan Tarif Trans Jogja, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal Perpanjangan SIM di Sleman, Selasa 13 Mei 2025
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Selasa 13 Mei 2025
Lahan Pertanian Menyusut, Bantul Klaim Produktivitas Justru Naik
Gunakan APBD, Sejumlah SMP dan SD di Kulonprogo Direnovasi Tahun Ini
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Selasa 13 Mei 2025
Petani Gunungkidul Mulai Panen Raya Kacang, Begini Hasilnya
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Bantul, Selasa 13 Mei 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang, Okupansi Hotel di Bantul Mencapai hingga 100 Persen
- Baciro Kini Jadi Kelurahan Hijau di Jogja karena Berhasil Mengelola Sampah dengan Baik
- Ratusan Remaja Diusulkan Dinsos Bantul untuk Masuk Sekolah Rakyat Setingkat SMA
- Long Weekend Waisak, Jumlah Wisatawan di Bantul Meningkat Hampir Dua Kali Lipat
- Tim Saber Pungli Gunungkidul Bakal Pelototi Layanan TPR Wisata Pantai Cegah Kebocoran
Advertisement
Advertisement
