Advertisement
Datangi DPRD DIY, Elemen Masyarakat Ini Desak Pencabutan RUU HIP
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (kiri) saat menerima sejumlah tuntutan dari elemen masyarakat terkait RUU HIP, Rabu (1/7/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu melakukan audiensi di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan pancasila, salah satunya mendesak pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Juru Bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud mengatakan kedatangannya ke DPRD DIY lebih pada upaya diskusi dan penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD DIY terkait RUU HIP. Pihaknya bersama sejumlah ormas di DIY menuntut pencabutan RUU tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : PKS Minta RUU HIP Tidak Menyimpang dari Sejarah
“Karena kalau saya melihat masih ada indikasi partai yang berusaha mencoba [melanjutkan pembahasan] dengan catatan tertentu. Kalau menurut hitungan kursi [di DPR RI] antara yang menolak dengan yang setuju, kalah suara yang menolak kalau voting, apakah ini kita biarkan. Kami khawatir RUU ini nantinya justru memecah belah,” katanya di DPRD DIY, Rabu (1/7/2020).
Ia merunut seperti halnya amandemen UUD 45 namun dahulu tidak banyak orang bereaksi. Oleh karena itu RUU HIP yang berpotensi merubah pancasila pihaknya melakukan penolakan. “RUU ini kalau saya amati mengarahkan seakan Indonesia akan digiring bahwa Indonesia milik sekelompok orang,” ujarnya.
BACA JUGA : Golkar DIY Anggap RUU HIP Bahayakan Kehidupan Beragama
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menerima elemen masyarakat tersebut di Ruang Rapur DPRD DIY mengatakan tidak hanya soal RUU HIP, dalam diskusi tersebut mereka juga menyampaikan terkait isu lain seperti komunisme. Terkait sejumlah tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.
“Agar kita bisa sama-sama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, karena sudah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sudah ada sejak negara ini didirikan. Kalau ada yang merongrong, rakyat yang bergerak. Itu inti dari diskusi kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
200 Hektare Lahan Pertanian di Srandakan Terendam Air, Mentan Minta BBWSO Segera Menangani
Kasus PMK Meluas, DIY Ajukan 100.000 Dosis Vaksin
Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah
Bantul Wacanakan Pembangunan TPST Baru Dekat ITF Bawuran
Advertisement
Pelaku Wisata Jogja Gelar Kopdar, Tingkatkan Kualitas dan Sinergi Dukung Quality Tourism
Jokowi Bertemu Sultan HB X di Jogja, Ini Hasil Pertemuannya
50 Sekolah di Bantul Jadi Sasaran Program SPAB Selama 2025
Jokowi Bertemu Sultan Jogja Secara Tertutup Selama 1,5 Jam
Tak Was-Was Sakit di Perantauan, Risma Andalkan JKN
Advertisement
Diduga Kabur ke Luar Kota, Dua Terpidana Politik Uang di Pilkada Sleman Menyerahkan Diri ke Kejari
Jokowi Kunjungi Sri Sultan HB X di Kraton Kilen Hari Ini
Hari Kedua Menu Makan Bergizi Gratis di Kulonprogo Lebih Variatif dan Terjadwal
Layanan Samsat Keliling di Bantul Hari Ini 15 Januari 2025 Tertsedia di Pleret, Dlingo, dan Kasihan
Advertisement
Hari Ini Menteri Pertanian Andi Amran ke Bantul, Pimpin Gerakan Tanam Padi di Poncosari
Berita Pilihan
Advertisement
Menko Airlangga Bantah Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang Terkait PSN PIK 2
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Harga Cabai Rawit Merah di DIY Diklaim Mulai Turun, Operasi Pasar Dinilai Tak Efektif
- Taman Lalu Lintas Jogja Terus Berbenah Agar Lebih Inklusif
- Tol Jogja-Solo Ruas Junction Sleman-YIA Kulonprogo: Pembebasan Lahan di Hargorejo Kokap Dimulai dengan Pembentukan Satgas
- Sleman Anggarkan Rp896 Miliar untuk Infrastruktur di 2025
- 2 Bulan Beroperasi, TPST Modalan Hanya Mampu Mengolah Sampah 16 Ton per Hari
Advertisement
Advertisement
