Pemkab Sleman Ajukan Tambahan Anggaran Rp5,1 Miliar untuk Pilkades

Harianjogja.com, SLEMAN--Pelaksanaan Pilkades secara e-voting yang ditetapkan pada 30 Agustus mendatang masih menyisakan beberapa hal. Salah satunya, pelaksanaan bimbingan teknis bagi Tim Teknis Lapangan (TTL) pengganti TTL mahasiswa yang sebelumnya sudah disiapkan.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan mengatakan secara umum persiapan pelaksanaan Pilkades pada 30 Agustus mendatang sudah dilakukan. Hanya saja, kata politisi PAN ini, Pemkab harus mampu meyakinkan pemerintah pusat jika pelaksanaan Pilkades mampu diterapkan sesuai protokol kesehatan.

"Kami sudah meminta Pemkab agar segera menjalin komunikasi, baik surat maupun verbal, yakinkan pemerintah pusat, Mendagri, Polda dan Gubernur, jika Pilkades akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan," katanya usai pembahasan persiapan Pilkades 2020 dengan Pemkab Sleman, Kamis (2/7/2020).

BACA JUGA : Pilkades Serentak Bantul Kemungkinan Digelar September 

Menurut Arif, pelaksanaan Pilkades nantinya memang menerapkan protokol kesehatan. Dewan menyetujui anggaran tambahan agar pelaksanaan Pilkades secara e-voting bisa dilaksanakan pada akhir Agustus nanti dan memenuhi protokol kesehatan.

"Kami sampai lakukan pergerakan DPA sampai 13 kali. Akhirnya kami dapat anggaran tambahan. Kalau nunggu pembahasan APBD perubahan, pelaksanaan Pilkades bisa mundur lagi," katanya.

Dijelaskan Arif, anggaran tambahan ini digunakan untuk memenuhi protokol kesehatan di 1.102 TPS, pengadaan themogun, face shield, hand sanitizer dan lainnya. Untuk mencegah kerumunan massa, lanjut Arif, pemilih diminta datang sesuai jadwal (per shif), wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sementara KPPS, lanjut Arif, juga menerapkan protokol kesehatan.

"KPPS nanti menggunakan face shield dan dilengkapi dengan thermogun untuk memeriksa suhu setiap pemilih yang datang. Jadi dari sisi anggaran tidak ada masalah, anggarannya cukup," katanya.

Adapun keberadaan TTL dari kalangan mahasiswa, kata Arif, Pemkab sudah mendapatkan pengganti. Mereka diambil dari GTT Dinas Pendidikan untuk menjadi TTL. Hanya saja, kata Arif, Pemkab diminya segera memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi TTL pengganti ini. "Persoalan SDM saat ini juga tidak ada masalah, tinggal TTL pengganti ini segera diberikan Bimtek," kata Arif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Budiharjo menyatakan surat ke Pemerintah Pusat terkait permohonan rencana pelaksanaan Pilkades di Era Kenormalan Baru sudah ditandatangani oleh Bupati Sleman. Pemkab siap menggelar Pilkades sesuai protokol kesehatan.

"Surat sudah ditanda tangani Bupati hari ini dan kami kirim ke Kemendagri. Untuk pemberian Bimtek bagi TTL pengganti segera dilakukan," katanya.

Disinggung soal anggaran tambahan untuk Pilkades, Budi mengatakan DPMD melakukan penggeseran anggaran sekitar Rp1,05 miliar untuk pelaksanaan Pilkades. DPMD juga mengajukan tambahan anggaran yang disiapkan untuk Pilkades sebesar Rp5,1 Miliar.

Dengan asumsi jika rapid test untuk petugas cadangan dan KPPS disetujui tim anggaran.  "Kalau tidak disetujui Rp5,1 miliar, nanti dikurangi Rp700 jutaan. Sebelum tambahan (APBD murni ) anggaran Pilkades Rp9,6 miliar. Jika anggaran tambahan disetujui maka total biaya Pilkades dianggarakan Rp14,7 miliar," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.