Resmi Diusung PDIP Jadi Cabup di Gunungkidul, Ini Pernyataan Bambang Wisnu

Bambang Wisnu Handoyo dan Binyamin Sudarmadi saat ditemui wartawan usai rapat virtual PDI Perjuangan, Jumat (17/7/2020).-Harian Jogja - Lugas Subarkah
17 Juli 2020 18:37 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Bambang Wisnu Handoyo (BWH) resmi ditunjuk PDI Perjuangan untuk maju memperebutkan kursi Bupati Gunungkidul. Ia mengungkapkan tidak pernah membayangkan akan diberi amanah oleh partai untuk menjadi kepala daerah.

“Saya melamar sebenarnya sebagai kader partai. Tidak pernah membayangkan oleh PDI diberi amanah tentang kepala daerah ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah memahami aturan main yang ada di partai. Saya pikir beliau-beliau yang ada di partai lebih berpengalaman daripada saya,” ujarnya saat ditemui wartawan seusai rapat virtual PDI Perjuangan, Jumat (17/7/2020).

Ia menuturkan dirinya sebenarnya lebih berpengalaman dalam birokrasi ketimbang politik praktis. Maka Langkah pertama yang akan ia ambil yakni konsultasi dengan partai dari tingkat kabupaten hingga pusat terkait apa yang harus dilakukan, strategi pemenangan dan lainnya.

Maju melalui PDI Perjuangan kata dia, juga merupakan amanah keluarga. “Tidak boleh lewat yang lain, memang keluarga saya mengatakan seperti itu,” ungkapnya.

Ketika ditanyai apa jargonnya, ia menjawab ora mbrebeki ning ngrampungi. Ia menjelaskan makna kata-kata itu intinya jangan banyak bicara. Sesuai amanah Megawati, tidak perlu banyak bicara dan janji, apa yang menjadi masalah diselesaikan dengan tindakan.

Sedikit menyinggung visinya, ia menuturkan berdasarkan konsep trisakti Sukarno dan Keistimewaan DIY, ia menarget membentuk desa mandiri. Menurutnya, Desal ah yang tahu persis permasalahan di masyarakat. Kepala Desa kata dia, harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. “Wong mlarat karo wong mlarat dadi siji, bisa jadi kaya raya,” katanya.

BWH saat ini masih menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY serta kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY. Terkait hal ini, ia mengaku akan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan baik di PKPU maupun partai.

“Kalau memang aturannya secara resmi dan sudah definitif, SK atau rekomendasi turun saya harus mundur ya tentu saya harus mundur. Tapi kalau bisa mundur setelah pendaftaran atau penetapan, saya akan tunduk” kata dia.