Bawaslu Sleman Petakan Kerawanan Pilkada Per Kecamatan

Harianjogja.com, SLEMAN--Bawaslu Sleman akan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) per Kecamatan. Penyusunan IKP per Kecamatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran yang muncul selama proses Pilkada.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa menjelaskan Bawaslu akan menyusun IPK per Kecamatan mulai pertengahan Agustus mendatang. Kerangka pemetaan dilakukan berdasarkan kerawanan secara umum. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada di Sleman berjalan aman dan lancar.

"Iya kami akan menyusun IKP per kecamatan, mulai pertengahan Agustus nanti," kata Karim kepada Harianjogja.com, Selasa (28/7/2020).

BACA JUGA : Cara Pemkab Bantul Petakan Kerawanan Pilkada 

Karim juga mencontohkan potensi IKP yang bisa muncul masyarakat. Selain pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, kata Karim, TPS (tempat pemungutan suara) di wilayah perbatasan juga perlu diantisipasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya mobilisasi massa, kasus dobel KTP dan potensi kerawanan lainnya yang dapat menimbulkan pelanggaran.

Pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih karena belum melakukan perekaman e-KTP, kata Karim juga berpotensi menimbulkan konflik. "Kepadatan penduduk di wilayah urban seperti di Kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati dan sebagainya juga perlu diantisipasi [potensi konfliknya]. Termasuk [antisipasi] pelanggaran praktik politik uang," katanya.

Bawaslu juga terus memonitor perkembangan pandemi Covid-19 di wilayah Sleman yang juga dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan. Begitu juga potensi bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi.

"Sampai saat ini kondisi Covid 19 [di Sleman] belum mereda. Ada juga potensi bencana alam [erupsi Merapi] yang perlu diantisipasi hingga lokasi TPS di basis massa yang berbeda pendukung. Ini juga dipetakan," kata Karim.

BACA JUGA : Polda DIY: Kerawanan Pilkada Muncul saat Nama Paslon

Sekadar diketahui, Kabupaten Sleman masuk dalam 10 besar daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Bahkan di wilayah Jawa, IKP Sleman menduduki posisi ke 10 atau urutan ke 32 secara nasional. Skornya di atas 58,49 atau di atas rata-rata nasional 51,65 dengan IPK level lima.

Karim berharap IKP tingkat kecamatan yang akan disusun Bawaslu Sleman dapat mencegah mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran. "Potensi ini bisa diredam dengan melaksanakan pengawasan Pilkada secara maksimal, melibatkan semua pemangku kepentingan," kata Karim.

Baginya, IKP bukanlah sebagai pembenaran sebuah data, tetapi menjadi alat ukur Bawaslu untuk memetakan kerawanan. "Kami akan mencari solusi yang tepat, langkah antisipasi, dan pencegahan dini agar IKP yang berbasis data pemilu/pilkada sebelumnya ini tidak terjadi kembali di Sleman," katanya.

Sosialisasi Pengawasan

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar mengatakan terus melakukan sosialisasi pengawasan untuk mencegah potensi pelanggaran dalam Pilkada. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Partai Poitik untuk meningkatkan akses keterlibatan masyarakat dan melakukan pendidikan politik yang intensif.

Bawaslu juga akan merangkul pemerintah untuk mengintensifkan forum-forum komunikasi, konsolidasi dan mencegah potensi kerawanan, menguatkan koordinasi-koordinasi guna mencegah potensi konflik horisontal, dan membangun koordinasi dengan Perguruan Tinggi, Ormas dan tokoh agama-masyarakat agar pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis.

BACA JUGA : Indeks Kerawanan Pilkada Bantul Masih Sedang 

"Kami akan menggerakkan potensi sumber daya [Panwascam, Panwaslu Desa, dan Relawan] untuk bekerja secara optimal mencegah, mengantisipasi dan meminimalisir dugaan pelanggaran seperti politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks. Termasuk menjaga netralitas ASN," katanya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.