BGN Tak Intervensi Kasus Pencambukan Korwil KPPG Purwakarta
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
ilustrasi./dok
Harianjogja.com, BANTUL--Polda DIY hingga kini terus mengidentifikasi tingkat kerawanan di masing-masing kota dan kabupaten. Nantinya, hasil identifikasi itu akan dijadikan dasar rencana pengamanan selama rangkaian Pilkada 2020.
Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar mengatakan tingkat kerawanan akan terlihat ketika nama dan jumlah pasangan calon kepala daerah sudah dipublikasikan ke masyarakat.
Suhendar mengatakan momen politik seperti Pilkada rawan terjadi chaos. Sebagai antisipasi, pasukan khusus diakui dia telah disiapkan. “Kami siapkan pasukan khusus pengendali massa. Kalau situasi terus berkembang, kami akan turunkan pasukan pengendali huru-hara. Semua ada tahapan-tahapannya,” ujar Kapolda seusai Simulasi Pengendalian Massa yang digelar di halaman Mapolres Bantul, Rabu (12/2/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho mengapresiasi langkah preventif kepolisian dalam menjamin keamanan saat momen politik. “Kami sebagai penyelenggara menilai aparat cukup antisipatif dalam mewujudkan pilkada yang aman dan kondusif di Bantul,” kata Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Anggaran infrastruktur Kulon Progo dalam KUA 2027 mencapai Rp425,2 miliar, dengan fokus pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan.
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Daya beli melemah, UMKM DIY dituntut beradaptasi. Jumlah usaha mencapai 347.744 unit, sementara KUR tersalur Rp3,31 triliun hingga Juli 2026.