Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Polda DIY: Kerawanan Pilkada Muncul saat Nama Paslon Dipublikasikan
ilustrasi./dok
Harianjogja.com, BANTUL--Polda DIY hingga kini terus mengidentifikasi tingkat kerawanan di masing-masing kota dan kabupaten. Nantinya, hasil identifikasi itu akan dijadikan dasar rencana pengamanan selama rangkaian Pilkada 2020.
Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar mengatakan tingkat kerawanan akan terlihat ketika nama dan jumlah pasangan calon kepala daerah sudah dipublikasikan ke masyarakat.
Suhendar mengatakan momen politik seperti Pilkada rawan terjadi chaos. Sebagai antisipasi, pasukan khusus diakui dia telah disiapkan. “Kami siapkan pasukan khusus pengendali massa. Kalau situasi terus berkembang, kami akan turunkan pasukan pengendali huru-hara. Semua ada tahapan-tahapannya,” ujar Kapolda seusai Simulasi Pengendalian Massa yang digelar di halaman Mapolres Bantul, Rabu (12/2/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho mengapresiasi langkah preventif kepolisian dalam menjamin keamanan saat momen politik. “Kami sebagai penyelenggara menilai aparat cukup antisipatif dalam mewujudkan pilkada yang aman dan kondusif di Bantul,” kata Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Arief Junianto
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
