WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi dana./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JOGJA-UU Keistimewaan DIY genap berusia delapan tahun hari ini. Dana Keistimewaan yang hingga kini secara kumulatif berjumlah Rp6 triliun terus dikembangkan untuk implementasi UU Keistimewaan DIY. Pada 2021, ditargetkan Danais dapat digunakan sampai tingkat Desa.
Paniradyo Pati Paniradyo Keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, menjelaskan perjalanan Danais selama ini memang bertahap, awalnya hanya digunakan untuk Pemda DIY saja, kemudian berkembang sampai ke tingkat Pemkab dan Pemkot dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Harapannya ke depan bisa BKK Desa. Itu juga menjadi bagian dari jawaban keinginan masyarakat, Danais sampai dimana, termasuk sampai desanya kapan. Harapan kami kita bisa memulai di tahun 2021. Walaupun di Pergub kita saat ini mengaturnya sampai tahun 2023, tapi kami berharap bisa di 2021. Ini baru kami coba, prosesnya baru di tim anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya, Minggu (30/8/2020).
Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan beberapa hal untuk mencapai target tersebut, diantaranya menyiapkan regulasi dan desain awal. Salah satu desain awal tersebut sudah diseiapkan sebanyak 10 Desa Mandiri Budaya yang harapannya bisa ditetapkan tahun ini.
Desa Mandiri Budaya diharapkan dapat menjadi pionir pertama untuk mendapatkan BKK. Desa mandiri Budaya ini kata dia, juga merupakan kebijakan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. “Diantaranya Bejiharjo, Sapdodadi, sekarang baru proses,” ujarnya.
Dalam Danais kata dia, tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan langsung kepada masyarakat. Meski demikian, banyak program Danais tidak bisa dipungkiri mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Ia mencontohkan salah satunya pada pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Ia menuturkan JJLS saat ini telah tersambung semua, tinggal dua jembatan di Srandakan dan Kretek yang belum selesai. “Kalau berkaitan dengan Tawngalang, itu fisik juga, ada pembebasan tanah dengan angka hampir Rp105 miliar, harapannya transportasi bisa terhubung. Di tahun berikutnya harapannya Prambanan juga tersambung,” ungkapnya.
Kemudian Taman Budaya yang telah selesai dibangun yakni di Kulonprogo, yang kemudian dilanjutkan Taman Budaya di Gunungkidul. Sejumlah pembangunan ini diharapkan menjaddi cara Pemda DIY untuk mensejahterakan masyarakat tidak secara langsung.
“Karena kalau secara langsung biasanya yang dikersakke berupa uang atau BLT, ini belum bisa kami lakukan sampai hari ini. Karena memang pertanggungjawaban Danais agak berbeda dari sumber-sumber dana yang lain,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000, tersedia 14 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif Rp8.000 dengan 12 perjalanan dari pagi sampai malam.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.
KPK menduga perusahaan towing dipakai sebagai kedok menyamarkan dana hasil pemerasan KITAS dan KITAP yang menyeret pejabat Imigrasi.