Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp80 Miliar untuk Bayar Premi Tahun Depan

David Kurniawan

Jum'at, 11 Desember 2020 - 15:27 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp80 Miliar untuk Bayar Premi Tahun Depan

Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp80 miliar untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan di tahun depan. Total hingga sekarang lebih dari 95% warga Gunungkidul ikut dalam kepesertaan jaminan kesehatan ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pembiayaan BPJS Kesehatan di tahun depan. Total anggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 mencapai Rp80 miliar.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang mencapai Rp64 miliar. “Sudah kami masukan dan untuk saat ini masih menunggu evaluasi RAPBD dari Pemerintah DIY,” kata Saptoyo, Jumat (11/12/2020).

Menurut dia, alokasi anggara ini rencananya untuk mengocer jaminan kesehatan yang dibiayai melalui APBD. Pembiayaan ini merupakan bentuk komitmen dari pemkab untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. “Keberpihakan kepada layanan ini yang kami penuhi sehingga di rencana kerja tahun depan ada alokasi sebesar Rp80 miliar untuk pembiyaan BPJS Kesehatan,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogo. Menurut dia, pemkab berkomitmen untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Total hingga akhir November sudah terdata sekitar 700.000 warga Gunungkidul yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. “Sudah lebih dari 95% yang ikut kepesertaan. Capaian ini maka sudah masuk dalam Universal Health Coverage dalam kepesertaan,” katanya.

Menurut dia, dari total keseluruhan warga yang memiliki jaminan kesehatan, yang dibiayai melalui APBD mencapai 172.102 orang. Selain dibiayai melalui pembiayaan pemkab, ada juga yang masuk dalam peserta mandiri dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat. “Sekitar 700.000 warga ini merupakan jumlah akumulasi warga yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News