Timses Minta Halim-Joko Rombak Jabatan di Birokrasi Bantul Setelah Menjabat

Deklarasi pasangan Halim-Joko di Pilkada Bantul, Jumat (28/8/2020)-Harian Jogja - Jumali
17 Desember 2020 19:07 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Reformasi birokrasi mulai dari posisi kepala dinas hingga pekerja harian lepas harus dilakukan oleh bupati dan wakil bupati Bantul terpilih pada Pilkada 2020, Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo (AHM-JP). Desakan ini diungkapkan oleh Laskar Panglima, relawan AHM-JP.

Pembina Laskar Panglima Basuki Rahmat menilai masih banyak personel yang kurang tepat menempati jabatan yang saat ini mereka tempati. Alhasil, hal ini berdampak kepada efektivitas kinerja dari personel tersebut dan lembaga yang dipimpinnya. “Untuk itu dibutuhkan orang yang kompeten di bidangnya,” katanya, Kamis (17/12/2020).

Tak hanya banyak pejabat yang tidak kompeten di posisinya, Basuki menilai banyak pegawai harian lepas (PHL) tak netral pada Pilkada 2020. Oleh karena itu, PHL yang terbukti tidak netral lebih baik tidak diperpanjang kontraknya.

“Karena PHL seharusnya netral,” paparnya.

Sebagai gantinya, Basuki meminta agar perekrutan PHL harus sesuai dengan kompetensi, bukan didasarkan faktor lainnya. Di sisi lain, Basuki juga mengingatkan kepada AHM-JP untuk meneruskan sejumlah program dari bupati yang terdahulu yang dinilai berpihak kepada warga.

“Program yang memang bermanfaat sebaiknya dilanjutkan,” harapnya.

Koordinator relawan independen pendukung AHM-JP yang tergabung dalam Eksponen 2015, Rustam Fatoni, meminta agar kekompakan antara Halim dan JP harus dijaga sampai berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati.

“Butuh kekompakan agar program-program yang dijanjikan saat kampanye bisa terealisasi," ucapnya.