Uji 5G XLSMART di Kereta Jogja-Solo, Konektivitas Jadi Sorotan
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Ilustrasi jalan tol. /JIBI-M. Ferri Setiawan
Harianjogja.com, SLEMAN--Ganti rugi lahan tol Jogja yang ada di Dusun Kadirojo 2 maupun Temanggal 2, Purwomartani, Kalasan, Sleman masih menunggu persetujuan pemerintah.
Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo Galih Alfandi menjelaskan pencairan dana ganti kerugian lahan tol masih menunggu proses persetujuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Jika surat persetujuan dari LMAN keluar dalam pekan ini ataupun pekan depan, maka dana kerugian tol bagi warga terdampak dapat dilaksanakan pada akhir Desember ini.
BACA JUGA: Sekretaris Disdikpora Bantul Meninggal karena Covid-19
"Kalau surat persetujuan LMAN turun pekan ini, yang dibayarkan bagi pemilik 50 bidang dulu. Nah, kalau surat persetujuan LMAN turun akhir Desember maka pembayaran bagi pemilik 294 bidang baru dijadwalkan awal Januari 2021,"jelasnya, Senin (21/12/2020).
Sekadar diketahui, nilai ganti kerugian dari 294 bidang terdampak baik di Kadirojo 2 maupun Temanggal 2 sebesar Rp370 miliar. Masing-masing warga terdampak, menerima nilai ganti kerugian sesuai dengan kondisi lahan dan bangunan yang dimiliki. "Kami (Satker) tidak memiliki kewenangan dengan masalah penilaian ganti kerugian ini. Semua kewenangan Tim Appraisal," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Pemda DIY mengusulkan tambahan kuota Pertalite 23.835 KL karena kebutuhan hingga akhir 2026 diproyeksikan mencapai 545.455 KL.
Baznas membuka Beasiswa Cendekia Timur Tengah 2026 untuk 300 mahasiswa. Pendaftaran 28 Oktober–9 November, dengan uang saku Rp1 juta per bulan.
UAD menekan volume sampah 20% dan mengolah 100% sampah organik saat sembilan kampus di DIY mendeklarasikan Kampus Hijau.
Pembahasan RUU Perampasan Aset memunculkan perdebatan soal illicit enrichment, kepastian hukum, hak milik, dan potensi intervensi asing.
Mentan Amran mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP yang dijual sebagai beras premium.