Banggar DPR Tolak Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Ini Alasannya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas fiskal negara.
Proses perbaikan tanggul Selokan Mataram di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Magelang, Senin (28/12/2020)/Istimewa.
Harianjogja.com, SLEMAN—Aliran air Selokan Mataram ditutup sementara menyusul rusaknya tanggul di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Magelang, Rabu (9/12/2020). Untungnya, kondisi itu tak terlalu berpengaruh terhadap sektor pertanian di Sleman.
“Untuk bidang tanaman pangan karena ada hujan dan petani baru buat pembibitan, tidak terlalu berpengaruh. Mungkin kolam perikanan yang berpengaruh,” ujar Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan [DP3] Sleman, Siti Rochayah Dwi Mulyani saat dikonfirmasi Harian Jogja, Senin (28/12/2020).
Menurut perempuan yang akrab disapa Siti, penutupan sudah berlangsung selama sepekan. Kendati kerusakannya ada di Magelang, penerima manfaat justru lebih banyak ada di Sleman. “Karena Sleman sebagai pengguna, maka kami langsung mengecek kerusakan ke lapangan,” katanya. Berdasarkan hasil peninjauan, perbaikan tanggul hampir selesai. Kerusakan tanggul dipicu gorong-gorong yang ada di bawah Selokan Mataram rusak. Akibatnya, tanah pada tanggul tergerus air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas fiskal negara.
Sebanyak 2.663 ASN Jawa Barat terindikasi judi online. Pemprov Jabar siapkan sanksi mulai pembinaan hingga pemecatan.
Harga barang diprediksi naik pada akhir 2026 akibat biaya produksi dan pelemahan rupiah. Daya beli masyarakat terancam melemah.
BLT Rp900 ribu dari Kemensos cair atau tidak Juli 2026? Cek status penerima bansos lewat website dan aplikasi resmi berikut ini.
Komisi III DPR RI akan membentuk tim pengawas usai Febrie Adriansyah mundur dari Jampidsus. Penanganan kasus korupsi diminta tetap berjalan.
Kejati Jawa Tengah memastikan tidak ada penggeledahan atau pemeriksaan terkait SPPG. Aktivitas kejaksaan hanya sebatas pengumpulan data di lapangan.