2022 Tiap Dusun Dapat Rp50 Juta

Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih (ketiga dari kiri) saat berdiksusi dengan para pimpinan redaksi media di salah satu warung makan di Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul, Selasa (5/1/2020) - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
06 Januari 2021 08:07 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Calon Bupati terpilih Abdul Halim Muslih siap merealisasikan janji politiknya saat kampanye, salah satunya soal alokasi dana pembangunan tiap pedukuhan atau dusun sebesar Rp50 juta. Program tersebut merupakan program baru yang belum ada di periode pemerintahan sebelumnya.

Namun program Rp50 juta tiap pedukuhan tersebut baru bisa terealisasi 2022 mendatang, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah ditetapkan oleh bupati sebelumnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul.

“Saya bersama mas Joko [Calon wakil bupati terpilih Joko B Purnomo] siap merealisasikannya program ini paling cepat 2022,” kata Halim dalam pertemuan dengan para pimpinan redaksi media di salah satu rumah makan di Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul, Selasa (5/1/2020).

Halim mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024 yang mendasari program tahunan, visi misi, dan target kinerja di masing-masing bidang. RPJMD tersebut yang menjadi acuan bupati dan wakil bupati dalam bekerja.

Beberapa program yang sama sekali berbeda dengan periode-periode sebelumnya adalah soal alokasi dana pembangunan untuk tiap pedukuhan Rp50 juta. Menurut Halim, latar belakang program tersebut karena selama ini ada ketimpangan pembangunan di tiap wilayah di Bantul, “Ada pedukuhan [dusun] yang maju dengan berbagai infrastrukturnya, namun ada juga pedukuhan yang tertinggal,” kata dia.

Ketimpangan tersebut terjadi karena bias politik. Sebab tiap anggota DPRD di Bantul memiliki hak untuk merekomendasikan kegiatan pemerintah di dusun-dusun tertentu melalui dana aspirasi. Maka tidak heran, programnya juga mengarah pedukuhan dengan basis dukungan politik.

Dia mencontohkan di dusunnya di Singosaren, Wukirsari, Imogiri program-program pembangunan bisa sampai miliaran rupiah, sementara di dusun lain hanya ratusan juta bahkan ada yang hanya puluhan juta. ketimpangan terjadi diakuinya karena ada kepentingan politik. “Demi keadilan bersama maka distribusi anggaran ke semua pedukuhan Rp50 juta,” ucap Halim.

Pria yang masih menjabat sebagai wakil bupati Bantul sampai 17 Februari mendatang ini mengaku sudah mengalkulasikan anggaran untuk pedukuhan mencapai sekitar Rp59 miliar dengan jumlah pedukuhan atau dusun sekitar 933 dusun.

Dana untuk pedukuhan tersebut nantinya tidak langsung disetorkan ke dusun, namun melalui desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK), Bantuan Keuangan Umum (BKK), Alokasi Dana Desa (ADD), atau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD). Meski disalurkan melalui dinas atau desa, namun sudah dipastikan untuk tiap pedukuhan.

Bangun Kampung

Halim berharap dengan adanya dana pedukuhan, setiap pedukuhan bisa membangun kampungnya masing-masing. Namun tidak asal membangun. “Saya ingin dana pedukuhan ini nantinya untuk infrastruktur, peningkatan posyandu agar berdaya mengatasi kasus stunting dan gizi anak, pengelolaan sampah hingga pengembangan pendidikan Paud,” ujar Halim.

Selain soal program Rp50 juta tiap dusun, dalam kesempatan tersebut Halim juga menyampaikan soal pemulihan ekonomi di 2021 di tengah pandemi, pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan taman budaya, soal lingkungan dan sosial. pertemuan tersebut juga dilanjutkan dengan diskusi yang cair dengan para pimpinan redaksi.