Belum Ada Aturan Sanksi Bagi Warga Bantul Penolak Vaksin Covid-19

Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten [Pemkab] tak punya persiapan khusus dalam menghadapi potensi penolakan vaksinasi dari masyarakat. Sejauh ini, Pemkab baru sebatas menyosialisasikan kebijakan vaksinasi yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah [Sekda] Bantul, Helmi Jamharis tak mau berandai-andai ihwal warga yang menolak vaksinasi. “Kita tak bisa berandai-andai kalau ada warga yang menolak divaksin. Kami belum dapat memberikan jawaban," katany Jumat, (15/1/2021).

Ia mengklaim, Pemkab baru sebatas menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi. Materinya sendiri, katanya diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas dan diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Sosialisasi juga menyangkut keamanan vaksin. Masyarakat tak perlu khawatir dengan vaksin Covid - 19 bermerk Sinovac yang berasal dari China itu. Kata Helmi, vaksinnya sudah lolos uji Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM]. Vaksin itu juga sudah memperoleh jaminan “halal” dari Majelis Ulama Indonesia [MUI].

BACA JUGA: Hari Ini 6 Warga DIY Meninggal karena Corona, 295 Orang Dilaporkan Positif

Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid - 19 Bantul, Sri Joko Wahyu Santoso mengatakan, “sampai saat ini Pemkab Bantul belum menyusun regulasi maupun aturan yang mengatur tentang penolakan vaksin.”

Kepada Harianjogja.com, Senin (18/1/2021), dokter yang akrab disapa Oky itu juga mengaku belum menyelenggarakan survei terkait kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

Menurut Oky, respons masyarakat Bantul terhadap vaksinasi secara umum sudah cukup bagus. Ia mengklaim, angka cakupannya mencapai 98%. Sementara sisanya pun bukan karena menolak, melainkan karena pindah domisili atau terlambat vaksinasi.

Hanya saja, itu berlaku untuk vaksinasi reguler atau imunisasi dasar untuk penyakit polio. Sementara untuk vaksinasi Covid - 19, situasi sosialnya jelas berbeda. “Kalau polio dan lain adalah valsinasi reguler, jelas sudah diterima,” tambahnya.