Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Koalisi Mahasiswa Pertanian UPNV Jogja menggelar unjuk rasa di simpang Ringroad-Seturan, Senin (22/3/2021). /Harian Jogja- Lugas Subarkah.
Harianjogja.com, DEPOK--Merespon rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pertanian UPNV Jogja menggelar unjuk rasa di simpang Ringroad-Seturan, Senin (22/3/2021).
Salah satu mahasiswa, Ahmad Rizki Dwi Candra, menjelaskan pemerintah tidak semestinya mengimpor beras terutama di tengah momentum panen raya petani lokal, yang dikhawatirkan dapat menurunkan harga beras dari petani lokal.
BACA JUGA : Faisal Basri: Ironis, Tiba-tiba Muncul Rencana Impor Beras
"Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri wajib dari produksi dalam negeri. Tapi hari ini terbalik. Perum Bulog menyebutkan produksi kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan malah mencanangkan impor," ujarnya.
Dalam UU Pangan tersebut juga disebutkan jika ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan maka dapat dipenuhi dengan impor. Meski demikian dalam Pasal 15, pemerintah wajib mengutamakan produksi pangan dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras Januari-April 2021 mencapai 14,5 juta ton, naik sebesar 26% dari tahun sebelumnya. Sementara cadangan beras pemerintah (CBP) setelah panen raya pada akhir April juga masih di atas 1 juta ton, sehingga tidak diperlukan impor.
Untuk itu dalam aksi kali ini mahasiswa mendesak pemerintah melaksanakan UU Pangan. Dampak impor pada petani kata dia, yakni akan menurunkan harga beras dan membuat kehidupan petani tidak sejahtera.
"Tuntutan kami, satu kami tolak impor. Dua, tangkap dan adili mafia pangan. Ketiga, wujudkan reforma agraria. Keempat, mari sama-sama kita wujudkan kesejahteraan petani," ungkapnya.
BACA JUGA : Soal Polemik Impor Beras, Begini Sikap Muhammadiyah
Sebelumnya, sejumlah petani di Sleman juga menyayangkan rencana impor beras ini, salah satunya Ketua Gapoktan Sidomulyo, Godean, Jumedi. Menurutnya impor beras dapat membuat permintaan gabah dari petani menurun.
"Dari Gapoktan kalau bisa pemerintah jangan impor beras karena kami produksinya melimpah. DIY kan sedang surplus, kalau impor menyebabkan gabah beras tidak laku," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Suahasil Nazara menegaskan komitmen menjaga APBN agar mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia hingga 2029.
Desa Wisata Sasak Ende menghadirkan kehidupan tradisional Sasak lewat rumah adat, Gendang Beleq, Peresean dan aktivitas warga.
Pengacara di Semarang diduga dikeroyok setelah melerai keributan di kafe. Tiga orang dilaporkan dan polisi memastikan kasus masih berjalan.
Ranu Regulo tetap dibuka meski sejumlah titik di Gunung Bromo terbakar. Wisatawan diminta waspada dan tidak menyalakan api.
Pemkab Gunungkidul menyalurkan alat bantu bagi kelompok difabel untuk menunjang aktivitas dan mendorong kemandirian.