Tenaga Pendidik di Sleman Berharap Bisa Ikut Rekrutmen Tenaga PPPK Tahun Ini
Ilustrasi seleksi pegawai pemerintah. - Antara Foto/Adwit B Pramono Harianjogja.com, SLEMAN-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk satu juta guru honorer. Kebijakan ini terus didorong untuk menjangkau seluas-luasnya guru honorer dan tenaga pendidikan (tendik).
Guru honorer SMP N 1 Godean, Muhammad Saiful Anam menjelaskan dari alokasi PPPK untuk satu juta guru honorer saat ini baru diusulkan 50%. "Target kemendikbud masih 50% persen tercapainya," ujarnya, saat ditemui wartawan usai audiensi dengan Pemkab Sleman, Kamis (25/3/2021).
Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam regulasi juga masih dari guru honorer saja, belum termasuk tendik. Padahal menurutnya, banyak juga tendik honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, dengan peran yang sama pentingnya dengan guru lainnya dalam mendukung berjalannya administrasi di sekolah.
BACA JUGA: RIP! Sudah Lebih dari 40.000 Warga di Indonesia Kehilangan Nyawa karena Covid-19
"Kemendikbud sebatas rekrut PPPK untuk guru. Kami sudah matur Bupati minta kalau nanti akhirnya presiden keluarkan regulasi, kami minta data honorer yang sudah ada aman. Kami tidak jngin kalau sudah turun regulasi, di daerah ada susupan," ungkapnya.
Dari Pemda DIY kata dia, tahun ini sudah mengalokasikan 1.300 PPPK untuk guru honorer dari tingkat TK sampai SMP. Adapun di Sleman, saat ini terdapat 1.593 guru dan tendik honorer.
Tendik honorer SMP N 3 Turi, Yuda Sutawa, mengatakan pihaknya meminta ada penghargaan dari pemerintah kepada guru dan tendik honorer yang telah mengabdi belasan tahun. "Progres perjuangan kami di tingkat pusat sudah mengerucut, dengan terbentuknya panja di Komisi X DPR RI, insyaalloh dapat dukungan resmi DPD RI, membentuk pansus bahas tindak lanjut penyelesaian honorer," katanya.
Skema PPPK ini diperlykan khususnya bagi guru dan tendik honorer di atas 30 tahun dimana sudah tidak bisa lagi mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena terkendala regulasi usia.
Nasib guru dan tendik honorer saat ini jaih dari sejahtera. Meski telah mengabdi belasan tahun, gaji yang didapat semuanya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
