Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik
Foto ilustrasi arus lalu lintas di jalan Solo-Klaten. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, UMBULHARJO – Pemerintah Kota Jogja akan memberi sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melanggar larangan mudik. Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan Pemkot Jogja akan mengikuti aturan dari pusat terkait larangan mudik. Adapun PNS yang melanggar larangan mudik akan mendapatkan sanksi administrasi.
“Sanksi administrasi, yang sudah ada di ketentuannya, berdasarkan aturan yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,” kata Haryadi saat ditemui di Kompleks Balaikota Jogja pada Senin (29/3/2021).
Advertisement
“Jangan bikin sanksi sendiri, misal push-up, enggak.”
BACA JUGA : Kemenhub Susun SE untuk Memutus Penularan Covid-19. Isinya Larangan Mudik?
Haryadi menganggap PNS yang ada di Pemkot Jogja sudah dewasa dan memahami aturan yang ada. Tidak ada yang ingin sakit atau menularkan penyakit Covid-19 dengan bepergian ke luar kota.
Penekanan saat ini yaitu penerapan protokol kesehatan (prokes) berupa 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas). Termasuk di tingkat kampung, selama masa Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarkat (PTKM) ini, tidak hanya masyarakat yang keluar, tetapi masyarakat yang masuk ke kampung juga dibatasi dan diperiksa. Haryadi meminta masyarakat untuk tidak membuat aturan sendiri-sendiri. Namun harus mengikuti regulasi yang ada.
BACA JUGA : Pemerintah Dinilai Perlu Terbitkan Perpres agar Larangan Mudik Efektif
“Jangan bikin aturan sendiri-sendiri, [misalnya] kampung lock down atau gimana. Malah menyulitan warga sendiri. Jangan bikin aturan yang justru menyulitkan diri sendiri,” kata Haryadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Triwulan Pertama, Realisasi Investasi di Gunungkidul Capai 157 Miliar
PPDB Kelas Khusus Olahraga untuk SMP Negeri di Bantul Mulai Dibuka
Begini Catatan Pakar Hukum Tata Negara UGM soal Putusan MK
Pilkada Bantul 2024, Abdul Halim Muslih hingga Pj Bupati Kuala Ambil Formulir di DPD Golkar
Advertisement
Tabon Hadirkan Karya Seni Partisipatif, Spiritualitas Islam hingga Isu Sosial
Ketum PP Muhammadiyah Berpesan Kepada Prabowo Untuk Tampung Aspirasi AMIN dan GAMA
Constitutional Law Society Beri Pernyataan Sikap Soal Putusan MK
Masuk Radar Calon Bupati Bantul, Soimah Mengaku Belum Tertarik
Semula April, Kesiapan Pengolahan Sampah di Kota Jogja Mundur hingga Awal Mei
Advertisement
Dua Hal Ini Jadi Penyebab Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Tinggi
Curi Dua Iphone, Pencuri di Salah Satu Konter Jalan Gejayan Diamankan Polisi
Mantan Sekda Sleman hingga Pengusaha Soto Ambil Formulir Penjaringan Calon Kepala Daerah di Partai Golkar
Usai Putusan MK, Haedar Nashir Puji Sikap Kenegarawanan Paslon AMIN dan GAMA
Produksi Terus Meningkat, Sleman Jadi Sentra Budidaya Ikan Air Tawar di DIY
Advertisement
Ini Rencana Pemda DIY Setelah TPA Piyungan Ditutup
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Selasa 23 April 2024: Hujan Ringan
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Selasa 23 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Selasa 23 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jalur Trans Jogja, Melewati Kampus Mal hingga Destinasi Wisata
- Jadwal Pemadaman Listrik Jogja dan Sekitarnya Selasa 23 April 2024, Cek Lokasi!
Advertisement
Advertisement
