Survei UGM: Masyarakat Setuju Pancasila Jadi Ideologi Wujudkan Indonesia Religius Berdasarkan Islam
Ilustrasi - Antara Harianjogja.com, SLEMAN—Sebagian besar masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi untuk mewujudkan Indonesia religius berdasarkan Islam. Pandangan itu diketahui lewat survei Pusat Studi Pancasila UGM bersama Indonesia Presidential Studies (IPS) berjudul Pandangan Publik tentang Pancasila.
Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad menjelaskan hasil survei menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia atau 90,6% responden menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI yang dapat digunakan untuk menentukan identitas bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Korban Sipil Tewas Setelah Kudeta Myanmar Lebih dari 700 Orang
“Sementara 63,5 persen masyarakat juga sangat setuju/setuju dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang religius berdasarkan agama mayoritas/Islam,” ujarnya dalam Rilis Hasil Survei Nasional Pandangan Publik Tentang Narasi Pancasila: Pancasila Sebagai Ideologi NKRI VS Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Mewujudkan Negara Berbasis Islam, Jumat (9/4/2021).
Menggunakan metode multi stage random sampling, survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada pertengahan hingga akhir Maret. Dalam riset ini, diasumsikan setidaknya ada tiga arus konservatisme pasca orde baru yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang Pancasila.
“Kontestasi narasi Pancasila terus berkembang diiringi dengan menguatnya tiga ragam konservatisme. Pertama, nasionalisme konservasi. Kedua, konservatisme Islamis, dan ketiga konvergensi konservatisme nasionalisme dan Islamis yang memunculkan narasi NKRI Bersyariah,” katanya.
Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi mengatakan riset ini berkonsentrasi melihat konteks spirit reformasi dan demokratisasi. Di tengah bermacam perspektif ini, pemerintah memegang peran kunci dalam memberi interpretasi nilai-nilai Pancasila. "Apakah narasi dan perkembangan Pancasila di ruang publik sekarang kondusif untuk mengarah atau memperkuat misalnya konsolidasi demokrasi kita. Atau sebenarnya demokrasi justru mengalami kemunduran,” ujarnya.
