Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebagian besar masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi untuk mewujudkan Indonesia religius berdasarkan Islam. Pandangan itu diketahui lewat survei Pusat Studi Pancasila UGM bersama Indonesia Presidential Studies (IPS) berjudul Pandangan Publik tentang Pancasila.
Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad menjelaskan hasil survei menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia atau 90,6% responden menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI yang dapat digunakan untuk menentukan identitas bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Korban Sipil Tewas Setelah Kudeta Myanmar Lebih dari 700 Orang
“Sementara 63,5 persen masyarakat juga sangat setuju/setuju dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang religius berdasarkan agama mayoritas/Islam,” ujarnya dalam Rilis Hasil Survei Nasional Pandangan Publik Tentang Narasi Pancasila: Pancasila Sebagai Ideologi NKRI VS Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Mewujudkan Negara Berbasis Islam, Jumat (9/4/2021).
Menggunakan metode multi stage random sampling, survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada pertengahan hingga akhir Maret. Dalam riset ini, diasumsikan setidaknya ada tiga arus konservatisme pasca orde baru yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang Pancasila.
“Kontestasi narasi Pancasila terus berkembang diiringi dengan menguatnya tiga ragam konservatisme. Pertama, nasionalisme konservasi. Kedua, konservatisme Islamis, dan ketiga konvergensi konservatisme nasionalisme dan Islamis yang memunculkan narasi NKRI Bersyariah,” katanya.
Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi mengatakan riset ini berkonsentrasi melihat konteks spirit reformasi dan demokratisasi. Di tengah bermacam perspektif ini, pemerintah memegang peran kunci dalam memberi interpretasi nilai-nilai Pancasila. "Apakah narasi dan perkembangan Pancasila di ruang publik sekarang kondusif untuk mengarah atau memperkuat misalnya konsolidasi demokrasi kita. Atau sebenarnya demokrasi justru mengalami kemunduran,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.