7 Pejabat Pemkab Bantul Dirotasi, Ini Daftar Jabatan Barunya
Pemkab Bantul merotasi tujuh pejabat PTP. Sejumlah jabatan strategis diisi pejabat baru setelah melalui uji kompetensi dan persetujuan BKN.
Warga beraktivitas di RTH Paseban Bantul Sabtu (12/7/2025). Pemkab Bantul menganggarkan Rp1 miliar lebih tahun ini untuk pembangunan RTH baru. /Harian Jogja-Yosef Leon.
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menyatakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayahnya masih belum mencapai ketentuan minimal 30 persen sesuai amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Saat ini, luas RTH di Bantul masih di bawah 20 persen dari total wilayah.
"Undang-undang mensyaratkan 30 persen, sementara kami baru di bawah 20 persen," kata Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, Sabtu (12/7/2025).
Sebagai upaya mengejar target tersebut, pada tahun 2025 ini Pemkab Bantul menambah beberapa titik RTH baru. Lokasi penambahan tersebar di sejumlah kapanewon seperti Piyungan, Sanden, Jetis, Baturetno, Wukirsari, dan kawasan Hutan Kota.
“Total anggaran untuk penambahan RTH tahun ini mencapai Rp1.137.200.000,” ungkap Bambang.
DLH Bantul menyebut, pengembangan RTH tidak hanya penting dari aspek estetika, tetapi juga vital untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Pasalnya saat ini sedang pesat alih fungsi lahan untuk permukiman dan infrastruktur.
"RTH juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas seperti olahraga, santai dan lain sebagainya," kata Bambang.
BACA JUGA: Kasus Leptopirosis di Kota Jogja Melonjak, Dinkes DIY: Jika Ada Gejala Segera Periksa
Pemkab Bantul berkomitmen untuk terus menambah luasan RTH agar sejalan dengan ketentuan nasional dan kebutuhan lingkungan hidup jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul merotasi tujuh pejabat PTP. Sejumlah jabatan strategis diisi pejabat baru setelah melalui uji kompetensi dan persetujuan BKN.
Bakom meminta masyarakat merujuk informasi resmi pemerintah terkait erupsi Gunung Anak Krakatau dan tidak menyebarkan isu tsunami.
Jokowi menyerukan pembangunan PBB 2.0 dengan lembaga, mediasi, dan diplomasi global yang lebih kuat untuk menghadapi konflik dunia.
Menhub Dudy Purwagandhi meminta maskapai segera menginformasikan pembatalan dan refund tiket akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Perubahan desil membuat sebagian warga DIY kehilangan bansos. Sekda DIY meminta verifikasi data DTSEN dipercepat agar bantuan tepat sasaran.
Kebakaran gedung pesta pernikahan di Kinshasa, Kongo, menewaskan 22 orang. Jalur evakuasi terbatas diduga memperparah jumlah korban.