Pemda DIY Wacanakan Insetif bagi Pengusaha Jasa Transportasi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mewacanakan memberikan insentif bagi pengusaha jasa transportasi karena sangat terpengaruh larangan mudik lebaran. Bentuk insentifnya bisa dalam bentuk peniadaan sanksi bagi keterlambatan membayar pajak.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pengusaha jasa ransportasi adalah perusahaan yang paling menderita saat ini karena ada larangan mudik.

BACA JUGA: Pemda DIY Akui Ada Pemudik yang Lolos karena Memanfaatkan Kelengahan Petugas

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Insentif atau relaksasi bisa dalam bentuk langsung atau penundaan pajak. “Insentifnya menunda atau tidak memberikan sanksi yang terlambat membayar pajak, kalau itu enggak perlu ada dana nanti hanya pendapatan kami [pendapatan asli daerah] berkurang,” kata Baskara Aji, Sabtu (8/5/2021).

Baskara Aji mengatakan insentif bagi pekerja transportasi masih perlu dibahas dengan DPRD DIY. Saat ini, kata dia, belum ada pos anggaran insentif bagi pekerja transportasi dalam APBD 2021.

Menurut dia, pekerja trasportasi pernah mendapat bantuan langsung tunai atau bantuan sosial karena bagian dari yang terdampak pandemi saat tahun lalu. Namun sumber dananya dari APBN. “Tapi coba nanti kami perdalam dengan teman-teman yang mengelola APBN [apakah mungkin insentif bagi pekerja transportasi],” ucap Baskara Aji.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) ini mengatakan insentif bisa diambilkan juga dari dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan Covid-19. Namun DTT yang ada saat ini masih diperioritaskan untuk vaksinasi Covid-19 yang belum selesai.

Relaksanasi peniadaan sanksi bagi pengusaha jasa transportasi yang terlambat membayar pajak juga sudah dilakukan saat 2020 lalu. “Relaksasi bagi pengusahanya tapi pegawainya dulu dapat bansos,” ujar Baskara Aji.

BACA JUGA: Candi Borobudur Tutup 8-17 Mei 2021 karena Magelang Zona Oranye

Ketua Organda DIY V. Hantoro mengatakan yang diharapkan oleh pengusaha jasa ransportasi publik saat ini bukan penundaan membayar pajak tapi penghapusan pajak. “Kalau menunda kan masih tetap bayar pajak penuh. Seharusnya kan penghapusan pajak bagi kendaraan berpelat kuning yang berizin,” kata dia.

Sebab, kata dia, semua kendaraan mati suri selama larangan mudik lebaran tahun ini. Wacana menjalankan beberapa kendaraan dengan stiker khusus juga tidak efektif karena masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan yang berbeda.

Selain itu pihaknya juga mengharapkan ada semacam insentif atau bantuan sosial bagi awak transportasi. Hantoro memastikan sejak awal pandemi sampai saat ini tidak ada bantuan langsung tunai atau bantuan sosial bagi pekerja jasa transportasi atau awak bus. “Kalau ada mungkin secara personal, tidak melalui organda,” ujar Hantoro.