BKPP & APIP Kawal Pemulihan Wisata di DIY, Ini Respons Sultan

Harianjogja, JOGJA--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikut mengawal pemulihan ekonomi dari sektor wisata di DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan berbicara pariwisata memang dilematis saat ini. Satu sisi mengundang kerumunan di tengah pandemi Covid-19, namun di sisi lain juga merupakan daya dongkrak ekonomi. Akan tetapi keduanya harus berjalan baik protokol kesehatan maupun peningkatan ekonomi.

BACA JUGA : Pemulihan Pariwisata Perlu Inovasi

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

“Ini tidak mudah tapi bagi saya harus melaksanakan program yang sudah disepakati dengan desa-desa dalam kongres kebudayaan desa bagaimana desa bisa tumbuh dan berkembang kami sudah punya pengalaman,” kata Sultan usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan DIY di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Rabu (19/5/2021).

Menurut Sultan sejumlah obyek wisata yang selama ini dikawal oleh Pemda DIY tumbuh dan berkembang seperti kawasan wisata di Mangunan, Tebing Breksi Sleman, hingga kawasan wisata di Gedangsari Gunungkidul. Sultan berharap sektor wisata terus berkembang. Namun pihaknya juga meminta pengawasan dari BKPP terutama dalam penganggarannya.

Sebab pemerintah desa saat ini banyak sumber anggarannya baik dari Pemda DIY, pemerintah pusat, bahkan dana keistimewaan (Danais) yang bisa diaplikasikan untuk pengembangan sektor wisata, “Bagaimana agar tidak menimbulkan beban tapi justeru ini program harus dilaksanakan dengan nyaman,” ucap Sultan. 

BACA JUGA : Pulihkan Pariwisata, Ini Strategi Kota Jogja Tegakkan Protokol

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/ kota harus selaras dan fokus untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.

“Ada tiga kunci agar pemulihan ekonomi lebih cepat, yaitu anggaran pemerintah pusat dan daerah [APBN dan APBD] yang efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan, serta peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah,” kata Yusuf Ateh

Ia mengatakan kegiatan pengawasan  sudah dilakukan saat ini dan ada di beberapa tempat. Pembahasan mengenai bagaimana akuntabilitas keuangan pada tema-tema tertentu di masing masing daerah. “Khusus DIY bidang pariwisata karena DIY daerah pariwisata,” kata dia.

BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemerintah daerah memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program, kegiatan, dan sub-kegiatannya termasuk prioritas anggarannya.

“Saat ini sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah”, katanya.