Pedagang Malioboro Tegaskan Tak Akan Laporkan Wisatawan yang Mengeluh Soal Harga Nuthuk

Sejumlah andong wisata mangkal di Jalan Malioboro, Jogja, Selasa (16/06/2020). - Harian Jogja/Desi Suryanto
28 Mei 2021 18:17 WIB Yosef Leon Pinsker Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) membantah informasi soal bakal adanya gugatan dan pelaporan kepada wisatawan yang protes harga pecel lele di sosial media karena dinilai nuthuk alias tak wajar. PPLM menyebut bahwa, permasalahan itu sudah klir dan pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi dengan lengkap terhadap kejadian itu.

Ketua PPLM, Desio Hartonowati mengatakan, pihaknya tidak ingin agar kejadian itu kembali ramai dan membuat gaduh. Sebab, pedagang yang disebut memasang tarif tinggi itu juga bukan anggota dari paguyuban mereka. Di sisi lain, Pemkot Jogja, Kemantren setempat serta Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) juga sudah mengkondisikan pedagang itu.

BACA JUGA: Pesawat Latih Jatuh di Bumi Perkemahan Cibubur

"Saya nggak mau untuk ramai-ramai. Artinya kalau saya pribadi tidak ada pernyataan untuk menggugat itu tidak ada. Sudah klarifikasi di mana-mana juga, jadi sudah pada tahu itu bukan di Malioboro kejadiannya. Saya tidak ada mau penuntutan, itu yang ramai di media soal penuntutan tidak tahu. Atau mungkin saja masalah pribadi dia yang buat pernyataan," kata Desio, Jumat (28/5/2021).

Wacana soal penuntutan kepada wisatawan yang protes itu disampaikan oleh Sukidi. Ia merupakan Ketua PPLM lama dan merasa dirugikan soal insiden itu. Sebab, pedagang itu berada di Jalan Perwakilan dan bukan di Malioboro. Sehingga, dia meminta agar warganet atau wisatawan yang protes itu menarik kembali ucapannya.

"Dia itu ketuanya yang lama, sekarang kan saya. Tapi dari saya, ini nggak ada pernyataan bilang menggugat wisatawan. Kami juga sudah klarifikasi dan itu sudah cukup. Itu biar Pemkot Jogja yang menindaklanjuti soal pedagang itu, karena dia juga bukan anggota kami," kata Desio.

Dia menerangkan, pada setiap Lebaran atau momentum libur panjang, pihaknya selalu menginput harga untuk kemudian dilaporkan kepada UPT Cagar Budaya selaku pengawas. Dari situ, akan kelihatan seluruh daftar harga para pedagang yang masuk ke dalam anggota PPLM. Skema ini juga disebut dia memudahkan bagi pihaknya dan juga pemerintah jika sewaktu-waktu terdapat kejadian soal protes pemasangan harga yang terlalu tinggi. UPT dan paguyuban tinggal mengecek langsung harga itu.

"Disitu kan ada harga terendah dan tertinggi, jadi nanti kelihatan semua, sehingga kalau seandainya ada apa-apa cepat sekali kita mengetahuinya. Ini dari luar atau dari anggota kami. Seperti yang kemarin, itu kan dia bilang harganya Rp37.000 sementara anggota kami jualnya paling tinggi Rp18.000 sudah sama lalap dan sambal," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyebut bahwa, mayoritas anggotanya juga dapat ditandai dengan mudah. Pedagang itu semua memakai tenda besi, tidak ada yang di toko. Pihaknya juga mewajibkan para pedagang untuk memasang daftar harga. Baru-baru ini pihaknya juga telah dilengkapi dengan kartu inspeksi dan informasi tentang harga dari UPT terkait. Kartu itu berguna sebagai penanda bahwa harga mereka sudah diketahui oleh pemerintah.

"Jadi lewat kartu itu UPT bisa memonitor harga makan dan minum pedagang. Yang input itu dari ketua, jadi semua jelas harganya. Seperti yang kemarin kan cepat sekali mengeceknya, kalau lewat harga, jadi langsung ketahuan kalau itu bukan dari Malioboro dan dari bangunan juga sudah kelihatan itu di Perwakilan," pungkasnya.