Pemkot Jogja Optimalkan Peran Jogoboro untuk Tangani Keluhan Wisatawan

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi saat meninjau pedagang lesehan dan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro beberapa waktu lalu. - Ist.
01 Juni 2021 15:17 WIB Yosef Leon Jogja Share :

Harianjogja.com, UMBULHARJO - Pemkot Jogja bakal mengoptimalkan peran petugas Jogoboro dalam menangani aduan dan keluhan wisatawan saat bervakansi ke kota gudeg. Peran itu diharapkan mampu menciptakan kualitas pariwisata yang positif dan membuat wisatawan puas saat berkunjung ke Jogja terutama Malioboro.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan, insiden viralnya wisatawan yang protes soal kondisi pariwisata Jogja akhir-akhir ini hendaknya menjadi momentum perbaikan tata kelola dan juga manajemen pariwisata yang optimal. Maka itu, pihaknya akan menekankan optimalisasi petugas Jogoboro agar keluhan wisatawan ditangani dengan baik.

BACA JUGA : Peringati Hari Sepeda & Lingkungan Hidup, Pemkot Jogja Gelar Kegiatan Bersepeda dan Penanaman Pohon

"Kita menyiapkan petugas Jogoboro selama 24 jam dan mereka selalu berputar berjalan. Itu juga bisa dijadikan tempat buat mengadu jika ada masalah. Makanya kita saat ini masih punya gate atau gerbang zonasi, yang setiap wisatawan harus scan QR code di zonasi Malioboro. Itu juga bertujuan untuk tempat mengadu atau posko komplain," kata Heroe Selasa (1/6/2021).

Dia menjelaskan, dengan cara itu diharapkan wisatawan yang melihat adanya ketidakberesan  atau ingin menyampaikan kritik seputar Malioboro bisa melalui layanan itu. Upaya ini sebenarnya sudah sejak lama diterapkan, namun Heroe menyebut bahwa perlu kian dimaksimalkan terutama saat momentum liburan panjang atau hari besar.

"Lewat cara itu setiap wisatawan bisa dibantu menyelesaikan masalahnya. Dan itu kan sejak dulu juga kita lakukan demikian," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya sistem pengawasan dan juga manajemen pedagang serta pendukung pariwisata di Malioboro sudah diawasi sedemikian rupa. Selain lewat Pemkot Jogja dan UPT terkait, pengawasan juga dilakukan di tingkat paguyuban dan kelompok wadah pedagang atau parkir. Hanya saja, kasus yang baru-baru ini terjadi melibatkan pedagang baru atau parkir swasta atau perorangan yang tidak tergabung dalam paguyuban atau wadah profesi.

BACA JUGA : Kemenkes Beri Nilai Penanganan Pandemi, Berapa Raihan Pemkot Jogja? Ini Jawaban Wawali..

"Jika ada yang melanggar, komunitas sendiri yang akan memberi sanksi dan membinanya. Semuanya itu sudah dilakukan sejak lama. Bahkan mereka yang nuthuk, baik dalam jajanan kuliner maupun parkir, seluruh komunitas sudah sepakat disanksi paling berat yakni dilarang jualan lagi dan harus keluar dari Malioboro," tegas dia.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, Ekwanto mengatakan, pihaknya akan memastikan bahwa para pedagang dan juga tukang parkir di kawasan Malioboro mesti melakukan usaha yang jujur. Daftar harga maupun tarif akan menjadi perhatian utama pihaknya agar meminimalisir kasus nuthuk atau memungut tarif diatas ketentuan.

Selain itu, akan ada pula pengawasan reguler dari Jogoboro, inspeksi dari Dinas Kebudayaan dan UPT Cagar Budaya serta perbantuan dari Sat Pol PP jika terdapat momen libur panjang dan hari besar. "Seperti Lebaran kemarin lewat kartu berstempel UPT sebagai penanda bahwa daftar harga sudah diverifikasi oleh UPT," ungkapnya.