Kemenkes Beri Nilai Penanganan Pandemi, Berapa Raihan Pemkot Jogja? Ini Jawaban Wawali..

Ilustrasi. - Freepik
30 Mei 2021 06:57 WIB Sirojul Khafid Jogja Share :

Harianjogja.com, UMBULHARJO – Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan belum tahu nilai penanganan pandemi untuk Kota Jogja maupun DIY. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Setiap kota, setiap wilayah punya tantangan yang tidak sama. Kota seperti Jogja, kota pendidikan dan pariwisata mau enggak mau, kami berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah, kami harus sadar itu,” kata Heroe, Jumat (28/5/2021).

BACA JUGA : Pers Diharapkan Berperan dalam Penanganan Pandemi

Lanjut Heroe, penanganan Covid-19 seperti mendayung di dua pulau. Selain perlu menjaga kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi juga tidak boleh dikesampingkan. Keduanya perlu seimbang.

 “Untuk kebangkitan [ekonomi] syaratnya protokol kesehatan (prokes). Di dalam upaya menangani Covid-19, prokes bagian dari kebangkitan ekonomi, bukan dipertentangkan. Kalau ingin bangkit, prokes dijalankan,” kata Heroe.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan nilai terkait penanganan pandemi Covid-19. Penilaian berdasarkan kurun waktu penanganan Covid-19 16-22 Mei 2021. Adapun beberapa aspek penilaian meliputi keterpakaian fasilitas Covid-19, tracing, dan lainnya. Banyak provinsi yang mendapatkan nilai D. Sementara DKI Jakarta mendapatkan nilai E. Nilai E ini satu-satunya dan terendah di Indonesia.

Keluarnya hasil ini sempat menjadi perbincangan. Mengenai hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta maaf dan menegaskan bahwa indikator tersebut bukan penilaian kinerja daerah.

“Indikator risiko ini saya tegaskan sekali lagi, bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Itu merupakan indikator risiko yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan secara internal untuk melihat laju penularan pandemi dan bagaimana kita harus merespons serta kesiapan siagaan responsnya masing-masing daerah yang baik itu provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Budi.

Melalui indikator tersebut, bisa dilihat intervensi atau bantuan-bantuan apa saja yang sudah dilakukan. Hal ini juga bisa menjadi pendalaman kemungkinan faktor-faktor lain yang perlu dilihat berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk bisa memperbaiki respons atau intervensi kebijakan atau program untuk mengatasi pandemi.

BACA JUGA : Kasus Covid-19 di Sleman Diklaim Turun setelah Kebijakan 

“Permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan akan kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi, bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik penanganan kesehatannya,” kata Budi.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia