Ganti Rugi Lahan Tol di Kadirojo 1 Capai Rp38 Miliar

Kegiatan Musyawarah Warga Kadirojo 1 Purwomartani Kalasan, Selasa (27/7) digelar dengan protokol kesehatan ketat. Selain menjaga jarak, warga yang mengikuti kegiatan juga menjalani swab antigen lebih dulu. - Harian Jogja/ Abdul Hamid Razak.

28 Juli 2021 05:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Proses pengadaan lahan terdampak tol Jogja-Solo di Sleman terus dilanjutkan. Saat ini, pemerintah mulai menggelar kegiatan musyawarah warga bagi pemilik lahan terdampak di Padukuhan Kadirojo 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto mengatakan di Kadirojo 1 tersebut terdapat 59 bidang milik 59 warga terdampak. Mayoritas lahan di sekitar selokan Mataram termasuk pekarangan warga.

"Nilai estimasi dana ganti rugi [DGR] pembebasan lahan untuk Kadirojo 1 dengan 59 bidang sekitar Rp38 miliar," kata Totok sapaan akrab Wijayanto, Selasa (27/7/2021).

Musyawarah warga yang digelar, katanya, bukan untuk tawar menawar nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh tim appraisal tetapi lebih pada bentuk ganti kerugiannya. Apakah bentuk ganti kerugian berbentuk saham, uang, dan sebagainya. Ia optimistis, tidak ada warga yang keberatan atau menolak dengan nilai ganti kerugian tersebut.

"Setelah musyawarah warga ini selesai, hasilnya akan diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara [LMAN]. SPP [Surat Perintah Pembayaran] langsung kami ajukan ke LMAN," katanya.

Terkait proses pembayarannya, Totok menyerahkan waktunya ke LMAN. Hanya saja, kata Totok, alokasi anggaran untuk Kadirojo 1 sudah aman, tinggal percepatan pemberkasan saja.

"Untuk Cupuwatu dan Temanggal 1, kami masih menunggu ketersediaan dana. Yang jelas karena ini program PSN [program strategis nasional], tahapan pembebasan akan terus dilanjutkan," katanya.

Dia berharap, bagi warga terdampak lainnya di Purwomartani diharapkan tetap bersabar. Proses pembebasan lahan akan terus dilakukan sambil menunggu ketersediaan dana. Pasalnya, dana pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya DGR masih dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Jika sudah ada kejelasan pendanaan, kata Totok, maka pembayaran ganti kerugian lahan terdampak akan dilanjutkan ke dusun-dusun lainnya. Seperti Cupuwatu dan Temanggal 1 yang biayanya lebih besar dibandingkan Kadirojo 1. Sebab, luas lahan yang dibebaskan juga lebih banyak.

"Kami masih menunggu alokasi anggarannya dulu. Kalau dana tersedia, kami langsung melakukan musyawarah warga dan pemberkasan. Tim appraisal juga akan lanjut sebab untuk target pembebasan lahan tol tidak ada perubahan," katanya.