Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo: BPN Pastikan Tak Ada Penolakan di Kadirojo 1

Petugas pengukuran jalan tol Solo-Jogja merampungkan pekerjaannya di Kranggan, Polanharjo, Klaten, Kamis (6/8/2020). - Solopos.com/Ponco Suseno
28 Juli 2021 06:57 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY memastikan tidak ada warga di Kadirojo 1, Kalasan, Sleman yang menolak pembangunan tol Jogja-Solo.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Kanwil DIY Margaretha Elya Lim Putraningtyas mengatakan kegiatan musyawarah warga untuk Kadirojo 1 sejatinya sudah disiapkan jauh hari. Pelaksanaannya sempat tertunda karena ada kebijakan PPKM Darurat.

BACA JUGA : Pembangunan Fisik Tol Jogja-Solo Segera Dimulai 

"Nah kami gelar musyawarah warga ini juga minta izin ke Satgas. Setelah penilaian appraisal selesai, dilanjutkan ke musyawarah warga. Namun musyawarah warga digelar bergantung kesiapan pendanaan dari LMAN," kata Elya, Selasa (27/7/2021).

Menurut Elya, nilai DGR yang disampaikan tim appraisal bersifat final dan tunggal. Warga tinggal menyatakan setuju atau tidak. Jika menyetujui, warga menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sebaliknya jika tidak setuju, warga bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.

"Sampai saat ini, belum ada warga [Kadirojo 1] yang keberatan atau menolak [nilai ganti kerugian]. Untuk proses pembayaran tergantung kesiapan LMAN. Berkas harus diverifikasi dulu. Kalau lengkap dan disetujui, bayar," katanya.

BACA JUGA : Rp290 Miliar Digelontorkan untuk Pembebasan Lahan Tol 

Elya berharap nanti, DGR yang diterima oleh warga terdampak digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan warga. Terutama untuk lahan pengganti yang hilang. "Bisa juga untuk usaha. Yang jelas jangan untuk konsumerisme. Kami berterimakasih kepada warga terdampak yang dengan rela melepas haknya untuk pembangunan tol ini," katanya.