Hingga Akhir Agustus, Pengelolaan RS Darurat Covid-19 Respati Sleman Dibiayai Pemkab

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo melihat kesiapan operasional RS Darurat Khusus Covid-19 Respati di Jalan Tajem, Senin (19/7 - 2021)/ist
04 Agustus 2021 19:37 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Keluarnya SK Gubernur DIY No.219/KEP/2021 yang ditandatangani oleh Gubernur DIY pada 29 Juli 2021 terkait RS Lapangan/Darurat Covid-19 berdampak pada anggaran dan pengelolaan RS Darurat Covid-19 Respati.

Pasalnya, di dalam SK tersebut tertulis biaya atas pelayanan di RS Lapangan/Darurat Covid-19 dibebankan kepada APBN, APBD DIY dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Meskipun SK sudah ditetapkan akhir Juli lalu, hingga kini belum ada kejelasan terkait pengelola maupun biaya operasional RS Darurat Respati.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan untuk pengelolaan dan pembiayaan RS Darurat Respati setelah dikonfirmasi ke Pemda DIY masih akan dikelola oleh Pemkab Sleman hingga akhir Agustus nanti. Meskipun berdasarkan SK, kata Harda, tertulis biaya atas pelayanan di RS Lapangan/Darurat Covid-19 dibebankan kepada APBN, APBD DIY dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

"Provinsi melalui by phone mengatakan pengelolaan dan pembiayaan RS Darurat Covid-19 Respati masih ditanggung Sleman. Kami sudah koordinasikan dengan DIY. Akhirnya kami sikapi, RS Respati akan dibiayai Pemkab hingga akhir Agustus nanti," kata Harda, Rabu (4/8/2021).

BACA JUGA: Takut Ketahuan, Pencuri Kotak Infaq di Gunungkidul Tinggalkan Motor di Masjid

Selain itu, lanjut dia, Pemkab juga akan berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) apakah pembiayaan RS Darurat Covid-19 Respati oleh Pemkab Sleman menyalahi aturan atau tidak setelah SK Gubernur DIY tersebut ditetapkan. Bagaimanapun, kata Harda, pelayanan di RS Darurat Covid-19 Respati tidak boleh berhenti sebagai pertanggungjawaban kemanusiaan.

"Ya setidaknya sampai akhir Agustus kami biayai dulu. Meskipun kami senang kalau pengelolaan dan pembiayaan nanti disesuaikan dengan SK Gubernur," katanya.

Jika pengelolaan dan pembiayaan disesuaikan dengan SK Gubernur, lanjut Harda, maka Pemkab akan mengalokasikan dana untuk operasional RS Darurat Covid-19 Respati untuk penanganan Covid-19 lainnya. Untuk operasional awal RS Darurat Respati, Pemkab menyediakan dana sekitar Rp3 miliar.

Terpisah, Kepala RS DKC Respati Tunggul Birowo mengatakan sejak beroperasi 19 Juli lalu sampai saat ini sedang menangani sebanyak 21 pasien bergejala ringan-sedang. Dia menjelaskan pasien yang masuk ke RS DKC Respati ini harus melalui mekanisme rujukan dari Puskesmas di wilah Sleman.

Mereka yang dirawat di RS ini harus lebih dulu mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan (Faskes) pertama. Dengan saturasi oksigen pasien minimal 94. Pasien harus positif covid terbukti dengan hasil swab PCR atau antigen positif. Ini dilakukan supaya tidak chaos di UGD.

"Rata-rata pasien gejala ringan hingga sedang. Sekarang merawat 21 orang, kendala secara umum tidak ada. Hanya memang untuk pasien dengan saturasi 90 ke bawah kami belum terima," papar Tunggul.

Oleh karenanya, kata Tunggul, RS Darurat Covid-19 Respati belum bisa melayani pasien dengan gejala berat. Meskipun banyak warga yang menghubungi RS rata-rata kondisi pasien agak berat. "Jadi dokter yang menangani belum sanggup karena RS ini tidak memiliki fasilitas ICU," kata Kepala Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Dinkes Sleman ini.