WeatherNext 3 Meluncur, AI Google Bikin Prediksi Cuaca Lebih Detail
Google DeepMind merilis WeatherNext 3, AI prediksi cuaca global yang menghasilkan prakiraan setiap jam dengan resolusi hingga 5 km.
Ilustrasi/Antara-Feny Selly
Harianjogja.com, BANTUL - Beberapa petani bawang merah di Padukuhan Nawungan, Kalurahan Selopamioro, Imogiri, mendatangi DPRD Bantul, Senin (16/8/2021).
Mereka mengadu karena belum menerima uang pembayaran Rp368 juta dari pihak ketiga.
Di hadapan Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo, Wakil Ketua Damba Aktivis, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Aryunadi dan anggota Komisi B Arif Haryanto dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul Yus Warseno, salah satu perwakilan petani Yuwono mengatakan sudah 13 kali petani menagih janji ke pihak ketiga yang membeli hasil panen mereka.
Namun, sampai saat ini belum juga dibayarkan. Padahal awalnya pembayaran berlangsung lancar hingga akhirnya tiba-tiba pembayaran terhenti.
"Untuk itu kami ke sini. Karena mereka yang mengenalkan dinas, maka kami minta uang kekurangan total Rp368 juta yang belum dibayarkan ditanggung atau ditalangi dulu oleh Pemkab," kata Yuwono, Senin (16/8/2031).
Kepala DP2KP Bantul Yus Warseno mengaku masih terus mengupayakan agar pihak ketiga tersebut bertanggungjawab dan membayarkan sisa Rp368 juta kepada petani. Yus mengaku hanya kenal pihak ketiga saat di lapangan.
"Saat itu kami kira tamu, jadi kami sambut. Kami terus mencoba menghubungi, tapi handphone-nya tidak aktif," jelas Yus.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Aryunadi meminta kepada Yus Warseno untuk mempertemukan petani bawang merah dengan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Sebab, Bupati Bantul saat itu hadir saat lelang bawang merah terjadi. Harapannya dengan adanya pertemuan dengan Bupati Bantul akan didapatkan solusi.
"Jangan sampai petani dirugikan. Apalagi uang Rp368 juta bagi pemkab kan tidak banyak," kata Aryunadi.
Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengaku mendukung pertemuan antara petani bawang merah dengan Bupati Bantul. Selain itu, Hanung juga meminta DP2KP melacak pihak yang terlibat dalam pembelian bawang merah tersebut.
"Kami sendiri nantinya akan mengawal agar petani segera bertemu dengan Bupati untuk mendapatkan solusinya," ucapnya.
Kasus belum terbayarkannya uang senilai Rp368 juta oleh pihak ketiga kepada petani Nawungan mulai terungkap setelah Dukuh Nawungan, Jurianto angkat bicara beberapa waktu lalu.
Saat itu Jurianto menyatakan awalnya petani di wilayahnya sering mengalami kendala dalam hal pemasaran. Oleh sebab itu, saat panen raya bulan Mei datang pedagang besar yang berjanji membantu petani dengan membeli hasil panen bawang merah.
"Ada 30 petani, awalnya dibayar Rp 70 juta dan sampai saat ini belum dibayar kekurangannya. Untuk kekurangannya masih sekitar Rp 368 juta," katanya.
Padahal, 30 petani itu sangat memerlukan sisa pembayaran hasil panen bawang merah untuk modal bercocok tanam lagi. Bahkan, pihaknya telah menggelar mediasi dengan melibatkan DP2KP Bantul sebagai mitra dari pembeli hasil panen raya tersebut.
"Tapi sudah satu bulan lebih belum dibayar-bayar juga. Padahal petani kan butuh uang untuk menanam (bawang merah) lagi, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bayar cicilan hutang yang jatuh tempo," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Google DeepMind merilis WeatherNext 3, AI prediksi cuaca global yang menghasilkan prakiraan setiap jam dengan resolusi hingga 5 km.
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.
KPK memeriksa mantan Kadinsos Jatim Alwi dan 26 saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos beras PKH periode 2020-2021.
Tiga gunung api, yakni Ibu, Ili Lewotolok, dan Semeru, erupsi pada Senin 7 September 2026 berdasarkan data Badan Geologi PVMBG.
BNPB menyiapkan OMC untuk mendatangkan hujan dan meluruhkan abu vulkanik Anak Krakatau yang mengganggu masyarakat serta penerbangan.
Akses Tol Jogja-Solo di sekitar Pasar Kalasan akan dilengkapi dua U-turn. Dishub DIY menegaskan fasilitas itu bukan bundaran.