PDAM Sleman Amankan Pasokan Air, Siapkan Cadangan Hadapi Kemarau
PDAM Sleman menyiapkan cadangan air hingga ratusan liter per detik untuk mengantisipasi kemarau. Wilayah rawan kekeringan kini makin terkendali.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN- Serbuan vaksinasi Covid-19 yang di selenggarakan Kodim 0732/Sleman di Alana Hotel Mudal Sariharjo Ngaglik, mendapat kunjungan dari Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Purwo (KGPAA) Pakualam X, Rabu (18/8/2021).
”Kami atas nama Pemda DIY dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0732/Sleman yang terus berupaya mempercepat serbuan vaksin. Saya mohon kepada masyarakat, sekali pun sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Wagub saat memberikan sambutanya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengapresiasi masyarakat yang berbondong-bondong mengikuti kegiatan vaksinasi. Bahkan, katanya, beberapa warga ada yang rela mengantri. "Artinya masyarakat secara tidak langsung sadar bahwa dengan divaksin bisa mengurangi dampak terpaparnya virus covid-19,” ujar Kustini.
BACA JUGA: 2,3 Persen Warga DIY Terjerat Narkotika
Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana menjelaskan serbuan vaksinasi tersebut menyasar 1.000 orang. Selain di Alana, pihaknya juga menggelar vaksinasi di Klinik Pratama Kodim 0732/Sleman untuk dosis 2 sebanyak 200 orang.
"Untuk tim Vaksinator di Alana berasal dari Klinik Pratama Kodim 0732/Sleman yang diperkuat Siswa Dikmapa PK Susgakes Ta 2021 dibantu Fakultas Farmasi UGM, Relawan Regol Dan Relawan Grab," katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PDAM Sleman menyiapkan cadangan air hingga ratusan liter per detik untuk mengantisipasi kemarau. Wilayah rawan kekeringan kini makin terkendali.
CCTV dan ciri fisik mengungkap dugaan satu pelaku perusakan Bendera Merah Putih di Bantul dan palang kereta api di Gamping.
PSEL Piyungan ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 18-20 MW listrik dengan investasi hingga Rp3 triliun.
Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya secara mandiri
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.
DPRD Kota Jogja menemukan warga tidak mampu tercatat desil 6-10 sehingga tak mendapat bansos. Desil penerima bantuan didorong diperluas.