Akademisi Kecam Penghapusan Mural & Grafiti Bermuatan Kritik

Harianjogja.com, JOGJA—Beberapa waktu belakangan marak mural dan grafiti bermuatan kritik dihapus oleh aparat keamanan. Tindakan ini membuat gerakan mural semakin massif. Akademisi berpendapat, sebagai bentuk kritik sosial, mural dan grafiti semestinya tidak boleh dilarang.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Irham Nur Anshari, menjelaskan hendaknya perlu dipahami kembali apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utama. Mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo menurutnya tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelecehan simbol negara.

BACA JUGA: Menhub Minta KA Bandara YIA Tambah di Jogja Barat, Lewati Destinasi Wisata dan Kuliner

“Tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap presiden karena itu bukan foto asli, tapi hanya gambar,” ujarnya, Sabtu (28/8/2021).

Dalam konteks ini, mural dapat doilihat sebagai media menyampaikan aspirasi atau kritik menghadapi tantangan. Di era demokrasi saat ini, justru patut dipertanyakan apabila masih adanya pihak-pihak yang merasa gerah terhadap kritik sosial yang disampaikan melalui mural. “Sebab, tanpa ada konflik jangan-jangan ada sebuah kondisi mapan yang sebenarnya ada hirarki dominan di situ. Bentuk kritik atau aspirasi apa pun hendaknya didengar dan dicari tahu,” ungkapnya.

Penggunaan mural sebagai media penyampaian aspirasi bisa muncul karena tidak berjalannya sistem penyampai aspirasi formal di pemerintah dengan baik. Sistem yang tidak lagi mampu menampung aspirasi masyarakat menjadikan sebagian masyarakat mencari media lain untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara mengekspos ke publik baik lewat media online maupun offline, termasuk mural.

“Yang menarik, sebelum mural dihapus sudah ada beberapa orang yang mengambil fotonya dan justru foto asli ini sangat viral. Foto yang tersebar ini menarik minat banyak orang yang belum sempat melihat jadi melihat karena beritanya viral mural itu dihapus. Kritik pun menjadi berlipat ganda, mati satu tumbuh 1.000,” kata dia.

Kepala Bidang Riset dan Edukasi Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, Ahmad Ilham Wibowo, mengatakan pemerintah baik lewat kepolisian, satpol PP, atau aparat negara yang lain, tidak boleh mengintervensi, termasuk menghapus mural bermuatan kritik.

“Kecuali di dalamnya terdapat muatan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia atau dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti tempat ibadah,” katanya.

BACA JUGA: Transfer Tergila! Alasan Ronaldo Batal ke City & Kembali ke Manchester United Terungkap

Ia menjelaskan tidak ada ketentuan undang-undang yang melarang kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Pemerintah juga tidak bisa menggunakan delik pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP karena telah dibatalkan MK lewat Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

“Terdapat perbedaan jelas antara kritik dengan penghinaan. Selain itu, presiden dan wakil presiden juga bukan termasuk lambang negara sebagaimana diatur dalam UU No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah lewat Satpol PP juga tidak boleh sembarangan menghapusa mural yang bermuatan kritik dengan dalih menjaga gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarena tindakan menghapus mural harus diatur dalam peraturan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News