Advertisement
Tidak Semua Mural Dihapus Pemerintah, Ini Alasannya
Pengendara melintas di kawasan Pakualaman Kota Jogja berlatar street art bernada protes, Minggu (29/8/2021). - Harian Jogja/Yosef Leon
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Tidak semua mural dapat dilarang dan diperbolehkan untuk dihapus pemerintah. Kepala Bidang Riset & Edukasi PSHK UII, Ahmad Ilham Wibowo mengungkap alasannya.
Ahmad Ilham Wibowo mengatakan, walaupun sudah diatur dalam Perda, tidak semua mural dapat dilarang dan diperbolehkan untuk dihapus pemerintah.
Advertisement
"Namun terhadap mural yang tidak memenuhi alasan-alasan yang sah, petugas memang memiliki dasar hukum untuk menghapusnya," kata dia, Minggu (29/8/2021).
Ia menyebutkan beberapa isi mural yang secara tegas dilarang yakni seperti memuat perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan rakyat Indonesia karena dapat dikatakan melanggar Pasal 157 KUHP.
Baca juga: Pencari Ikan Temukan Granat di Aliran Kali Oya
Dalam aturan tersebut disebutkan barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan - golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun enam bukan atau denda sebanyak - banyaknya Rp4.500.
Ahmad Ilham Wibowo menambahkan sejumlah mural yang tidak boleh dilarang adalah semisal yang memuat kritik terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini karena tidak ada ketentuan undang-undang yang melarang kritik terhadap pemerintah.
Pemerintah juga tidak bisa menggunakan delik pidana penghinaan terhadap pemerintah Indonesia sebagai diatur dalam Pasal 155 KUHP, karena hal telah dibatalkan oleh MK lewat Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PHRI Bantul Klaim Sampah Hotel-Resto Sudah Dikelola Mandiri
Warung Sate Puas, Saksi Bisu Perjuangan Gerilyawan Republik Mempertahankan Kemerdekaan
Badan Anggaran DPRD Sleman Jadi Penjaga Gawang APBD
Perkembangan Wilayah Utara Kulonporogo Masih Tertinggal, DPRD: Teknogi Informasi Kuncinya!
Advertisement
Kasus Pembuangan Bayi Kembar Berbah, si Ibu Resmi Jadi Tersangka
Operasi Zebra Berakhir, Jaring 7.406 Pelanggar di Gunungkidul
Penerapan E-Retribusi di Pasar Tradisional Capai 80 Persen
Unik! Sumur Bor di Semin Gunungkidul Mengalirkan Air 4 Tahun Tanpa Henti
Baliho Parpol dan Caleg Bertebaran di Bantul Belum Ditindak, Begini Kata Satpol PP
Advertisement
Produksi Beras di Kulonprogo Surplus 36.905 Ton
BPBD Sleman Sudah Dropping 54 Tangki Air Bersih ke Wilayah Kekeringan
Dua Tenda Roboh Dihantam Angin Puting Beliung di Bantul
Musim Kemarau, Dinkes Sleman Imbau Masyarakat Pakai Masker
Tak Kunjung Hujan, DLH Sleman Optimalkan Penyiraman
Advertisement
Ganjar Pranowo Idola Kaum Muda, Dorong Muda Bangga Punya Karya
Berita Pilihan
Advertisement
Erick Thohir Tunjuk Purnawirawan TNI AL Jabat Komisaris Pertamina
Advertisement
Wisatawan Mancanegara Mulai Melirik Desa Wisata di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- P3K Pemda DIY Dibuka! Ada 1.042 Lowongan Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis
- Dinkes Jogja: Lebih dari Separuh Pegawai Pemkot Jogja Berperut Buncit dan Mengalami Obesitas
- Gelas Berlian Si Nuri, Wadah Lansia agar Berdaya
- Awas! Sejumlah Mata Air dan Belik di Jogja Kini Sudah Tercemar
- 246 Sumur di Jogja Diuji sejak 2021, DLH: 98% Tercemar!
Advertisement
Advertisement
