Jogja Akan Koordinasi dengan Daerah Lain untuk Pastikan Data Penerima Vaksin Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan berkoordinasi dengan sejumlah kabupaten lain di wilayah DIY untuk menyinkronkan data masyarakat yang sudah menerima maupun belum disuntik vaksin. Musababnya, Pemkot Jogja belum punya data dan mensinyalir ada warga yang sudah divaksinasi di daerah lain.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah dan koordinator penyelenggara vaksin di kabupaten lain di DIY. Hal ini untuk memastikan bahwa data antara jumlah masyarakat yang divaksin dan belum divaksin atau memenuhi syarat untuk memperoleh vaksinasi lebih akurat.

BACA JUGA: Banyak Wisatawan Lolos Lewat Joki, Begini Tanggapan Bupati Gunungkidul

Data dari Satgas Percepatan Vaksinasi Kota Jogja menunjukkan jumlah warga yang telah menjalani vaksinasi dosis pertama di wilayahnya per 12 September lalu adalah sebanyak 563.156. Dari jumlah itu, 231.469 atau 40,9 persen adalah warga Kota Jogja, 102.772 atau 18,3 persen warga Sleman, 69.002 atau 12,3 persen warga Bantul, 10.888 atau 2 persen dari Kulonprogo, dan 12.903 atau 2,3 persen Gunungkidul serta 136.122 atau 24,2 persen berasal dari luar daerah.

Sementara, jumlah warga yang telah divaksinasi dosis pertama dari target adalah sebanyak 231.469 atau 66,20 persen dan 118.021 atau 33,80 persen belum divaksin. Kemudian ada pula sebanyak 5.781 atau lima persen dari 118.021 itu yang tidak mau divaksin karena beragam alasan, padahal memenuhi syarat untuk memperoleh vaksinasi. Percepatan penyelesaian untuk warga yang belum divaksinasi dilakukan dengan bantuan 18 puskemas, 13 rumah sakit (RS), tiga klinik, tiga sentra vaksinasi, mobile vaksin dan di kelurahan atau kecamatan.

"Jadi data ini nanti akan kami bagikan ke kabupaten lain, sehingga kepala daerah itu tahu dan kami juga akan minta data yang sama soal berapa warga Jogja yang divaksin di daerah lain, nanti akan disinkronkan. Karena masih 118 ribu yang belum divaksin, itu akan kita cermati lagi orangnya dan juga kenapa tidak mau divaksin. Target pada akhir pekan ini bisa selesai semua," kata Haryadi, Selasa (14/9).

Haryadi mengaku kerap menemui pelbagai kendala termasuk persoalan teknis saat pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Beberapa warga kadang kerap memilih jenis vaksin yang digunakan karena cemas terkait dengan gejala pascavaksinasi. Selain itu, persoalan gender petugas vaksinator kadang pula membuat penerima vaksin enggan atau sungkan untuk divaksin.

"Kendalanya teknis, kadang ada yang tanya vaksinnya pakai apa, kadang ada yang mau merek vaksin tertentu. Belum lagi lebih banyak wanita yang belum vaksin dari pada pria, karena kan vaksinatornya kadang juga berpengaruh kalau dia petugasnya laki-laki itu ada perempuan yang tidak mau," katanya.

Sekretaris Percepatan Vaksinasi Kota Jogja Tri Hastono telah menyiapkan alat khusus yang akan digunakan untuk menapis data warga yang belum divaksin. Alat itu nantinya mampu menyadur data sejumlah warga yang belum divaksin dan kemudian bisa dikonfirmasi ulang ke pemerintah kelurahan atau kecamatan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Keluarkan Aturan Baru, PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

"Kami sudah menyiapkan alat bantu yang berfungsi sebagai penapis data sekaligus sebagai basis percepatan vaksinasi di wilayah Kota Jogja. Alat bantunya yakni berupa aplikasi yang bisa melihat NIK per RT, nama, alamat, dan keterangan soal domisilinya apakah tinggal di Kota Jogja atau tidak, itu nanti akan digunakan dengan memvalidasi data dari warga yang belum divaksin. Jadi untuk lebih menyempitkan populasi data hingga ke satuan wilayah terkecil dan bisa dikonfirmasi ulang," kata dia.

Tri mengatakan, data yang diperoleh itu nantinya juga akan dicek ulang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kelurahan maupun camat. Basis vaksinasi nantinya akan diarahkan agar digelar di area yang berdekatan dengan domisili warga agar lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi. "Kalau memang layak vaksin itu akan didaftarkan. Jadi tahapannya nanti kalau sudah ditetapkan bisa melangsungkan vaksin di tempat yang terdekat dengan basis RT/RW atau kelurahan," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News