56.000 Peserta BPJS Diaktifkan Lagi, Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran
Gunungkidul menambah anggaran BPJS Kesehatan Rp5,5 miliar menjadi Rp47,5 miliar setelah reaktivasi peserta PBI.
Sejumlah pengendara motor saat melintas di area parkir di Kawasan Pantai Krakal, Kalurahan Banjarejo, Tanjungsari. Foto diambil 5 September 2021./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pembangunan kawasan wisata di Pantai Krakal, Kalurahan Banjarejo, Tanjungsari terancam berhenti di tahun depan. Hal ini tak lepas adanya isu ditolaknya usulan pembangunan pasar tematik wisata senilai Rp86 miliar oleh Pemerintah Pusat.
Pembangunan kawasan ini sudah dimulai di 2015 lalu dengan pembebasan lahan. Setahun berikutnya dilanjutkan dengan pembangunan fisik oleh Dinas Pariwisata secara bertahap dan berlangsung hingga sekarang.
Meski demikian, ada upaya percepatan pembangunan dengan mengakses dana di Kementerian Perdagangan melalui pembangunan pasar tematik pariwisata. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul pun mengajukan program pembangunan senilai Rp85 miliar.
Adanya usulan ini, maka dinas pariwisata tidak lagi mengajukan usulan lanjutan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) milik Pemerintah Pusat. Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono saat dikonfirmasi membenarkan, pihaknya di tahun ini tidak mengusulkan program kelanjutan pembangunan kawasan Pantai Krakal ke Pemerintah Pusat. Ia berdalih tidak lagi mengajukan program pembangunan di 2022 dikarenakan Disperindag sudah mengajukan program pembangunan pasar pariwisata di Pantai Krakal.
“Jadi biar tidak tumpang tindih maka kami tidak mengusulkan ke Pusat,” kata Hary, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Uji Coba Wisata, Penggunaan Aplikasi Visiting Jogja & PeduliLindungi Berjalan Lancar
Meski demikian, sambung dia, dinas pariwisata di tahun ini memiliki kewajiban menyelesaikan pembangunan kios di kawasan Pantai Krakal senilai Rp1,4 miliar yang bersumber dari DAK. “Sudah kami kerjakan,” katanya.
Disinggung mengenai ditolaknya usulan pembangunan pasar wisata senilai Rp85 miliar, Hary mengakui hanya mendengar kabar semata. Untuk pastinya, ia menyarankan melakukan klarifikasi ke Disperindag selaku pemilik program. “Silahkan cek ke disperindag. Ya kalau memang benar, agar bisa tetap jalan, nanti bisa mengusulkan di APBD 2022, toh hingga sekarang belum ada pembahasan,” ungkapnya.
Menurut dia, pembangunan dan rencana penataan Pantai Krakal sudah dimulai sejak 2015 lalu. Dikarenakan keterbatasan anggaran, pembangunan dilaksanakan secara bertahap. “Untuk anggaran yang sudah digunakan, saya harus lihat data dulu. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ada untuk melanjutkan pembangunan,” katanya.
Kepala Disperindag Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, untuk program pasar tematik wisata di Krakal masih belum ada kepastian. Pasalnya, usulan masih dalam proses kajian di tingkat kementerian. “Untuk kementerian perdagangan, sudah memberikan lampu hijau. Tapi, program harus mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas],” katanya.
Menurut dia, upaya komunikasi dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan agar program bisa disetujui dan dilaksanakan di tahun depan. “Ya kalau memang ditolak. Nanti, kami akan usulkan lagi untuk pembangunan di 2023,” kata Kelik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menambah anggaran BPJS Kesehatan Rp5,5 miliar menjadi Rp47,5 miliar setelah reaktivasi peserta PBI.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
Kementerian PU menangani kekeringan yang mengancam 141.440 ha sawah melalui pemompaan air dan perbaikan irigasi.
Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon Dirjen WHO bersama lima kandidat lain. Simak profil WHO dan proses pemilihan Dirjen WHO 2027.
Delegasi Indonesia walkout saat Netanyahu berpidato di PBB. Kemlu menyebut aksi itu sebagai solidaritas untuk Palestina dan protes diplomatik.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.